Opini Demokrasi : Indonesia Dan Nepal Adalah Sinyal kuat Kesadaran Rakyat

Oleh : Sapta

Seringkali rakyat lupa atau dibuat lupa, bahwa merekalah mandataris sejati negeri ini. Kedaulatan bukan milik pemerintah, bukan milik partai poli:tik, bukan milik segelintir elite---tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Para penguasa hanyalah penerima mandat, bukan pemilik kuasa. Mereka bekerja dengan titipan, bukan dengan hak penuh.

Namun kenyataan di lapangan, demokrasi kita kerap berubah menjadi pasar transaksi. Money politics dan pragmatisme rakyat menggeser makna demokrasi menjadi sekadar jual beli suara. Suara rakyat diperdagangkan dengan uang receh, sembako murah, atau janji palsu yang tidak pernah ditepati. Inilah awal kehancuran: ketika mandat rakyat dijual murah, maka penguasa merasa tidak perlu lagi tunduk pada rakyat, melainkan pada modal yang mengantarkan mereka ke kursi kekuasaan.

Pada bulan September - Oktober 2025 ini, ring demokrasi bergetar. Indonesia menyala. Rakyat turun ke jalan, menggedor pagar kekuasaan, menuntut pembubaran parlemen DPR sebagai penerima mandat yang dianggap berkhianat. Di Nepal, rakyat tumpah ruah, amarah membakar kota-kota, mereka muak dan menjatuhkan para penerima mandat yang gagal menepati janji. Dunia sedang menyaksikan satu pesan yang sama: mandat sejati kembali ke tangan rakyat.

Rakyat telah sadar: kedaulatan tidak berhenti di bilik suara. Demokrasi bukan hanya memilih, tetapi juga mengawasi, menegur, bahkan mencabut mandat bila kuasa disalahgunakan. Rakyat telah berani menuntut haknya, sebagaimana seorang pemilik menuntut pertanggungjawaban dari orang yang ia beri kuasa.

Kita tidak lagi diam. Sesungguhnya Rakyat yang diam hanya memberi ruang bagi pengkhianatan. Rakyat yang takut justru memperbesar arogansi penguasa. Tapi rakyat yang sadar, bersatu, dan berani bersuara akan membuat setiap kursi kekuasaan bergetar tunduk pada pemilik aslinya.

Maka sesungguhnya rakyatlah yang akan menuliskan bab terakhir dari setiap kekuasaan di negera Demokrasi.