UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian indonesia. Jumlahnya yang begitu besar di Indonesia membuat keberadaan UMKM wajib menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah. Jumlah UMKM di Indonesia yakni sebesar 64.19 juta, dimana komposisi Usaha Mikro dan Kecil sangat dominan yakni 64.13 juta atau 99,92% dari keseluruhan usaha. Disisi lain, UMKM berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, banyaknya UMKM gulung tikar akan sangat berdampak pada hilangnya banyak lapangan pekerjaan dan terhambatnya ekonomi di Indonesia.
Pandemi ini benar benar masa yang sulit dilalui bagi UMKM. Virus korona yang menyambangi Indonesia sejak tahun lalu memberikan dampak besar. Salah satunya bagi pelaku usaha UMKM yang harus gulung tikar. Selama tahun 2020, diperkirakan ada sekitar 30 juta UMKM yang terpaksa menutup bisnisnya karena covid-19.
Sesuai dari rilis Katadata Insight Center, mayoritas UMKM merasakan dampak negatif sebesar 82.9% dan hanya sebagian kecil yang mengalami dampak positif. Mulai dari kerugian akibat stok barang yang tidak habis terjual, sepinya pembeli, dan loyonya daya beli masyarakat. Hal ini mengakibatkan para UMKM tidak sanggup membayar biaya operasional usahanya.
Akibatnya, lama kelamaan UMKM memilih menutup usahanya untuk mengurangi kerugian yang dialami. Tentu ini bukan kesalahan masyarakat, karena di masa pandemi ini semua orang berusaha mengurangi kontak fisik antar orang dan lebih banyak membeli barang secara online.
Dengan sulitnya kondisi selama pandemi, ada beberapa akar masalah yang dialami oleh UMKM. Hasil survei dari BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman, membayar tagihan utilitas, dan membayar gaji karyawan.
Kendala lain yang banyak dialami oleh UMKM adalah melonjaknya harga bahan baku akibat rendahnya supplai, distribusi terhambat, dan permodalan yang minim. Layaknya, pemerintah juga memperhatikan dan mencarikan solusi dari akibat penerapan aturan-aturan protokol kesehatan baik skala regional maupun nasional.
Selain itu, kurangnya edukasi pemerintah dan kesadaran masyarakat terhadap UMKM Go Digital saat ini masih sangat rendah. Ini yang menyebabkan UMKM tidak bisa beradapatasi dengan cepat pada sektor-sektor tertentu.
Solusi yang ditawarkan pemerintah saat ini masih terkesan lepas tangan dan kurang tepat guna.
Ada beberapa bentuk bantuan yang diberikan pemerintah seperti kemudahan dalam peminjaman uang, bantuan dana modal usaha, dan bantuan dalam bentuk uang lainnya. Pemerintah juga berusaha dalam mendorong para pelaku UMKM untuk turut andil dalam platfom-platform digital. Sayangnya, hal ini masih sangat minim tersosialisasikan kepada masyarakat khususnya para pelaku UMKM.
Solusi berupa pemberian uang bantuan juga bukan merupakan jalan keluar yang efektif untuk memulihkan kondisi karena sifatnya sementara dan tidak berkesinambungan.
Sebenernya pemerintah sudah pernah menggagas program BBI (bangga buatan indonesia) untuk meningkatkan kesadaran UMKM terhadap platform digital. Namun hal ini masih belum terpublikasikan dengan baik. Konten edukasi didalamnya pun tidak diperbaharui dan tidak sistemik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan secara sistemik bagi para UMKM agar mampu bertahan di masa pandemi.
Pelatihan mengenai kiat-kiat bertahan dan kemampuan-kemampuan penting di masa pandemi bisa menjadi solusi yang efektif dan berkesinambungan bagi UMKM. Ada berbagai materi yang bisa dieksplorasi untuk diajarkan kepada pelaku UMKM. Mulai dari digital marketing, copywritting, cara membuat konten yang tepat, dan lain sebagainya. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat dan menambah skill dan wawasan mereka dalam bertranformasi menuju digital. Pertama, edukasi-edukasi ini mampu meningkatkan pola pikir para pelaku UMKM. Tentunya ini akan berdampak pada langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya demi keberlangsungan bisnisnya.
Semakin kaya pola pikirnya, maka langkah yang dihasilkan pasti jauh lebih baik dan berdampak bagi bisnis mereka. Kedua, memberikan motivasi baru pada para pelaku UMKM agar terus bertahan di masa pandemi. Para pengusaha yang sebelumnya masih belum melek dan tidak mengerti potensi dalam dunia digital akan memiliki semangat baru untuk tetap bisa berkembang di masa pandemi dimana mobilitas fisik sangat dibatasi.
Diperlukan peningkatan kerjasama dan kolaborasi antara kementrian, pemerintah daerah, institusi perbankan, fintech, market place dan perusahaan-perusahaan yang mampu mendorong transformasi UMKM ke Go Digital. Salah satu contoh startup digital yang sudah menggandeng berbagai pihak untuk memberikan solusi bagi UMKM adalah gojek.
Gojek berkomitmen untuk mendukugn UMKM agar naik kelas melalui inisiatifnya yaitu #melajubersamagojek. Menurut Co-CEO Gojek Andre Soelistyo mengatakan hal ini merupakan upaya dalam pembentukan ekosistem untuk membantu UMKM agar lebih mudah menerapkan digitalisasi pada setiap langkah operasional bisnis sehari-hari. Mulai dari pemasaran, pemesanan, pembayaran, dan pengiriman serta administrasi. Transformasi ke platform digital mampu meningkatkan jangkaun pemasaran produk sehingga kemungkinan terjualnya produk akan semakin besar. Setidaknya, para pelaku usaha dapat bertahan lebih panjang dan roda bisnisnya terus berputar.
Oleh karena itu, pemulihan UMKM perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Karena UMKM menjadi penopang ekonomi Indonesia. UMKM memiliki kontribusi pada PDB sebesar 61,7% dan membuka lapangan pekerjaan sebanyak 116 juta lapangan pekerjaann. Tentu ini angka yang sangat besar dan membuktikan bahwa UMKM memang perlu untuk dipulihkan kembali selama masa pandemi.
Pada dasarnya, pemerintah sudah mengupayakan berbagai cara untuk membantu UMKM tetap bertahan di masa pandemi yang sungguh menyulitkan ini. Pemerintah telah mendukung UMKM dalam bentuk program pembiayaan Ultra Mikro (UMI), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), dsb. Ada juga beberapa bantuan tambahan dalam bentuk subsidi bunga, penjaminan kredit tambahan, atau bantuan presiden untuk UMKM.
Setiap program memiliki fungsi tersendiri. Contohnya, bantuan presiden sebagai pemantik untuk usaha ultra mikro, diskon listrik untuk mengurangi beban operasional UMKM, dan penyaluran dana pada bank supaya bank menyalurkan kredit tambahan kepada UMKM untuk ekspansi usaha. Namun sayang, pada pelaksanaannya masih terdapat banyak sekali penyaluran yang “salah alamat” dan tidak ada pelatihan lebih lanjut terkait dengan bantuan dana yang diberikan. Pelatihan menjadi sangat penting agar bantuan dana yang tujuannya untuk menggulirkan roda bisnis tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi lainnya. Sehingga perlu diadakan pelatihan-pelatihan terkait kemampuan tranformasi ke digital.
Pelatihan digital marketing, copywritting, pembuatan konten, dan penggunaan market place, serta aplikasi yang membantu UMKM seperti gojek, grab, dan sebagainya. Hal ini akan melengkapi skema yang telah dikembangkan pemerintah untuk membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya bantuan dana yang sifatnya pasif dan tidak berkesinambungan tapi juga dibarengi dengan peningkatan kemampuan para pelaku UMKM. Dengan begitu, jumlah UMKM yang mampu bertahan terus mengalami peningkatan sehingga menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Jaya UMKM Indonesia !
