Persoalan kebencian di negeri ini makin hari makin mengkhawatirkan. Latar belakang yang melandasinya pun juga mulai bervariasi. Mulai dari persoalan percintaan, persoalan suka tidak suka, persoalan politik, hingga persoalan keyakinan. Namun yang juga tak luput dari sasaran adalah pemerintah. Seringkali pemerintah dianggap tidak peduli, tidak berpihak pada masyarakat, dan tidak mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Lontaran ini biasanya dimunculkan oleh kelompok radikal yang ingin menyerang pemerintah atau negara, yang dianggap kafir dan sesat.
Kenapa pemerintah dianggap kafir atau sesat? Karena dianggap mengadopsi hukum barat. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, dinilai tidak sesuai dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Padahal, tidak ada yang salah dengan sistem demokrasi. Sistem ini terbukti sejalan dan tidak bertentangan dan karakter Indonesia yang majemuk.
Seperti kita tahu, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Tidak hanya suku yang bermacam, tapi juga agama, bahasa dan budaya. Keragaman latar belakang inilah yang bisa memicu terjadinya perselisihan antar sesama. Disinilah seringkali digunakan oleh kelompok radikal, untuk menebarkan provokasi di tengah masyarakat. Mareka menggunakan berbagai cara, untuk menebarkan provokasi kebencian.
Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dinilai tidak sejalan, seringkali metode provokasi kebencian ini dilakukan. Berbagai pembenaran dikeluarkan. Salah satunya dengan menukil penggalan ayat suci, lalu diartikan sendiri. Pemahaman yang salah tersebut seringkali juga disebarluaskan, yang memicu terjadinya kesalaha dalam memaham agama. Masyarakat yang kebetulan ingin belajar agama, menjadi salah dalam memahami ayat agama.
Hal semacam ini semestinya tidak perlu terjadi. Dalam konteks sekarang ini, setelah presiden dan wakil presiden terpilih ditetapkan komisi pemilihan umum (KPU), semuanya harus menerimanya dengan legowo. Suka tidak suka, sekarang ini Indonesia sudah mempunyai presiden wakil presiden terpilih. Tinggal tugas kita adalah mengingatkan presiden dan wakil presiden terpilih, serta pemerintah yang nanti akan dibentuk, untuk tetap mengedepankan kepentingan negara. Tidak boleh mengedepankan kepentingan yang mendukungnya ketika pemilu kemarin.
Sebagai masyarakat, kita juga harus terus membekali diri dengan informasi yang cukup. Literasi harus menjadi kebiasaan baru di era kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini. Hal ini penting agar kita bisa mendapatkan informasi dari sumber yang tepat. Selain itu literasi juga membantu kita untuk melihat sebuah informasi dari perspektif yang lain. Dengan demikian obyektifitas tetap terjaga.
Ingat, Indonesia adalah negara yang majemuk. Perbedaan antar sesama tak perlu lagi dipersoalkan. Karena sejatinya masyarakat Indonesia sudah berbeda sejak dulu. Jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat sudah memeluk agama dan budaya yang berbeda. Namun, karena masyarakat Indonesia punya sifat terbuka, keragaman itu tetap ada hingga saat ini. Islam tidak menggusur, dan agama yang sudah ada sebelumnya tetap ada. Antar sesama bisa saling berdampingan, tidak menyalahkan, tidak membenci, ataupun melakukan diskriminasi. Semoga bisa jadi pembelajaran bersama. Salam.
