Padahal gambar tersebut hanya menyerupai pak Jokowi, dan gambarnya pun tidak sama persis dengan pak presiden, apa pemerintah sudah sangat alergi terhadap autokritik masyarakat, padahal mereka semua dipilih oleh rakyat, dan atas nama rakyat mereka pun di kukuhkan menjadi pejabat negara.
Ketika kebebasan berpendapat dan autokritik sudah menjadi jarum yang menakutkan, lantas demokrasi yang seperti apa yang hendak di terapkan oleh pemerintah kepada rakyat Indonesia?
Kritik dengan karya seni yang bernilai estetika, justru di anggap tidak beretika, ketika kritik dengan karya tulisan, dianggap perlawanan dan makar, dan jika kritik yang berseberangan dengan pemerintah,di anggap menggangu stabilitas jalannya pemerintahan.
Ketika kritik yang konstruktif sekalipun di anggap kesalahan, kurang pantas, dan tak bernilai, mengapa kemudian dihapus?
Fenomena viralnya mural sebagai karya seni yang mengandung autokritik terhadap pemerintah, dan di berangus dengan sedemikian rupa, maka kesimpulannya pemerintah ada semacam phobia terhadap kritik, meski kritik itu bernilai konstruktif.
Inilah yang kemudian banyak disayangkan oleh banyak pihak, bahwa pemerintah cukup alergi dengan kritik meski ungkapan kritik itu bernilai estetis dan mengandung pesan moral.
Oleh karenanya, bangsa kita masih belum sepenuhnya menganut paham demokratisasi, bahkan demokrasi bangsa kita masih dalam kategori setengah hati.
