Tema pada Topik Pilihan di Kompasiana kali ini sangat menarik karena membahas isu terkini terkait rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan satu aplikasi super alias "super app" yang dapat mencakup pelayanan publik di Indonesia.Â
Kebutuhan warga negara terhadap adanya super app ini dirasa memang sangat diperlukan untuk menunjang pelayanan publik yang lebih berkualitas.
Selama ini yang kita tahu dan yang sama-sama kita rasakan bahwa proses pelayanan publik di negeri ini sangat jauh dari kata memuaskan.
Malah yang ada adalah proses pelayanan publik yang dilakukan dengan cara dan praktik yang berbelit-belit, ribet, dan tidak mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ketika pengurusan dilakukan secara tatap muka.
Kemudian arah pelayanan publik belakangan sedikit berubah dengan dihadirkannya aplikasi karena pola kebiasaan masyarakat yang saat ini selalu dekat dengan smartphone atau ponsel pintar.
Selanjutnya banyak instansi atau lembaga pemerintah yang ikut-ikut menciptakan aplikasi untuk melayani kebutuhan publik.
Dari hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan masyarakat sebagai pengguna aplikasi pemerintah, ternyata banyak aplikasi tersebut yang berjalan secara tidak optimal.
Tetap saja banyak keluhan dari masyarakat. Setelah selama ini mengeluh terhadap kualitas layanan antar personal. Kemudian berlanjut keluhan terhadap kualitas layanan via aplikasi.
Ada anggapan bahwa aplikasi pemerintah yang sudah ada yang jumlahnya sangat banyak tersebut minim manfaat.
Sehingga timbullah wacana untuk menghadirkan aplikasi super yang dicita-citakan dapat mengakomodir kebutuhan layanan publik secara lebih efisien.
Sambil menunggu pemerintah me-launching super app atau aplikasi super ini ke tengah masyarakat. Mari terlebih dahulu kita cermati apakah rencana ini benar-benar perlu dilakukan atau mungkin ada beberapa kemungkinan yang harus disempurnakan kedepannya.
Pengalaman memanfaatkan aplikasi pemerintah
Selama ini, penulis sebagai warga negara yang juga membutuhkan pelayanan publik dari instansi atau lembaga pemerintah ikut pula merasakan menggunakan aplikasi yang mereka hadirkan.
Kami pernah menggunakan aplikasi dari lembaga kesehatan, samsat online ketika berencana membayar pajak, beberapa aplikasi untuk keperluan urusan kepegawaian, aplikasi dari mal pelayanan publik dan lainnya.
Keberadaan aplikasi ini memang cukup membantu tapi terkadang ada beberapa hal yang tidak ditampilkan pada aplikasi sehingga kami sebagai pengguna terpaksa mencari informasi pendukung terkait hal itu melalui mesin pencarian.
Selain itu, pada aplikasi misalnya saat kami melakukan urusan penginputan data kepegawaian, ada beberapa menu pilihan yang tidak bisa diakses.
Lalu ada tampilan informasi yang mengarahkan pengguna untuk dapat menghubungi admin atau customer service.Â
Padahal dari pengalaman yang sudah pernah kami coba selama ini, walaupun kita sebagai pengguna mencoba menanyakan beberapa hal yang diperlukan pada menu yang disediakan, tidak ada balasan sama sekali baik via menu notifikasi pada aplikasi maupun balasan ke email pribadi.
Kondisi seperti ini jelas tidak boleh lagi terjadi dan terulang lagi secara terus-menerus.Â
Keberadaan super apps yang efektif untuk jangkauan seluruh Indonesia
Menurut data Kominfo, saat ini ada sebanyak 24.400 aplikasi pemerintah yang dijalankan oleh masing-masing instansi. Bahkan di setiap unitnya memiliki aplikasi yang berbeda-beda.
Saat ini masyarakat masih mengakses layanan publik melalui banyak aplikasi secara terpisah, sehingga dinilai tidak efisien.
Dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dari Sabang sampai Merauke. Ada 514 kabupaten dan kota di Indonesia.
Untuk itu, pihak Kominfo menilai perlu adanya super apps yang berguna untuk memudahkan komunikasi dan integrasi lintas instansi dalam sistem yang sama.Â
Kominfo akan menata ulang 24.000 aplikasi pemerintah menjadi setidaknya 8 aplikasi yang terintegrasi.
Jika aplikasi lain yang sudah tercakup pada 8 aplikasi terintegrasi, maka selebihnya akan dihapus atau ditutup aksesnya.
Menurut hemat kami memang perlu diintegrasikan mungkin menjadi 8 aplikasi yang mencakup beberapa bidang pelayanan yang dibutuhkan.
Misalnya nanti untuk bidang keuangan dan pemasukan kas negara, bisa dijadikan dalam satu aplikasi yang memuat segala urusan pembayaran di dalamnya.
Lalu, untuk urusan ekonomi, bisnis, dunia usaha yang meliputi izin usaha, PPh dan lain sebagainya disatukan pula menjadi satu aplikasi.
Begitu seterusnya sesuai dengan kebutuhan sejenis dari masyarakat.
Efisiensi anggaran negara untuk aplikasi super yang harus berkualitas
Jika memang niat pemerintah menghadirkan super app ini agar penggunaan anggaran negara menjadi lebih tepat sasaran yang terukur dan dapat dirasakan manfaatnya maka kualitasnya harus menjadi bagian dari prioritas.
Sejauh ini sudah terdapat 24.000 aplikasi lintas instansi dan lembaga pemerintah, sudah jelas bahwa sudah berapa jumlah anggaran negara yang harus disiapkan.
Wah, sungguh luar biasa ternyata jumlahnya sangat besar. Hal tersebut jelas akan menguras anggaran negara yang sangat besar pula.
Padahal dari segi kualitas layanan yang selama ini kita rasakan sebagai pengguna masih jauh dari hal yang harus dicapai yakni sebuah kata kepuasaan.Â
Upaya peleburan 24.400 aplikasi pemerintah menjadi super app juga diklaim akan menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun.Â
Jika memang dana sebesar itu akan disiapkan nantinya untuk pengelolaan super app maka harapan dari masyarakat sebagai pengguna atau user adalah supper app benar-benar menjadi aplikasi pemerintah yang berkualitas.
Karena jumlah super app yang terbagi menjadi hanya beberapa aplikasi super yang terintegrasi nantinya masyarakat akan dapat menilai apakah dana besar yang telah dikucurkan sesuai dengan kualitasnya atau belum mencapai level yang diharapkan.
Super app harus mampu menjawab segala tantangan
Dikarenakan aplikasi pemerintah ini berstatus sebagai super app maka sudah jelas ekspektasi warga pengguna akan sangat tinggi sekali.
Menyandang status sebagai super app maka jangan sampai nanti pada aplikasi super ala pemerintah tersebut mengalami error atau susah diakses.
Karena jumlah pengguna yang akan mengakses dalam waktu yang bersamaan bisa mencapai ribuan maka untuk kekuatan dan kehandalan server harus benar-benar dipersiapkan.
Setidaknya poin ini yang harus digarisbawahi karena selama ini masalah yang dihadapi adalah error.
Jangankan aplikasi, situs atau website resmi pemerintah saja sering error ketika banyak pengguna yang mengaksesnya.
Upaya maintenance terpaksa harus menjadi alasan yang dikeluarkan pihak pemerintah sebagai tanggapan atas keluhan terhadap aplikasi atau website yang error tersebut.
Oleh karena itu, demi mencegah super apps itu mengalami ancaman bahaya di kemudian hari, maka perlu kerja sama dari setiap sektor pemerintah untuk mewujudkan super apps yang terpadu dan handal.
Aplikasi super buatan pemerintah ini harus benar-benar mumpuni dari segala aspek dan harus memadai untuk segala keperluan penggunanya.
Termasuk tampilannya harus benar-benar kekinian mengikuti perkembangan zaman.
Satu lagi bahwa super apps ini harus pula dapat diakses dengan mudah oleh saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas.
Sehingga keberadaan super app ini memang dapat menjadi sebuah solusi jitu yang memiliki aksesibilitas yang tak terbatas.
***
Salam berbagi dan menginspirasi.
[Akbar Pitopang]
