Secara hakikat DPR adalah merupakan representasi dari rakyat itu sepertinya sudah direalisasikan oleh DPR. Itu artinya, kalau mau lihat rakyat Indonesia, lihatlah DPR.
Gitu kira-kira ya makna dari DPR merupakan representasi dari rakyat.
Atau makna representasi itu hanya sebatas keterwakilan aspirasi.? Kalau itu maknanya sepertinya belum terwakilkan, karena pada kenyataannya, aspirasi yang diperjuangkan DPR selama ini bukanlah aspirasi rakyat.
Ada juga sih aspirasi rakyat yang mereka perjuangkan, tapi sayang sedikit sekali yang terimplementasikan dalam produk Undang-Undang yang dihasilkan DPR.
Kemarin saat Pelantikan Anggota DPR dan DPD RI, Ketua DPR terpilih, Puan Maharani, yang merupakan perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI, sempat mengatakan juga bahwa DPR adalah representasi dari rakyat.
Tetap saja menjadi pertanyaan, benarkah DPR representasi dari rakyat? Karena selama ini secara kasat mata masyarakat tidak melihat hal itu dalam penerapannya, baik dari sikap, perbuatan, maupun dari perilaku Anggota Dewan.
Masyarakat masih memandang Anggota Dewan seperti sedang bertahta diatas "Menara Gading", sehingga tidak terlihat aktivitas Anggota Dewan yang merepresentasikan rakyat yang diwakilinya.
Maka muncullah berbagai anekdot di masyarakat, yang menterjemahkan makna DPR representasi dari rakyat itu sebagai berikut;
Pertama, kesejahteraan yang diterima Anggota Dewan, sudah mewakili kesejahteraan rakyat yang diwakilinya.
Kedua, Kemewahan fasilitas yang diterima Anggota Dewan, sudah mewakili rakyat yang diwakilinya.
Ketiga, Gaya hidup Anggota Dewan sudah mewakili gaya hidup rakyat yang Diwakilinya.
Padahal secara realitanya malah tidaklah demikian, maka ini menjadi ironi yang harus dicermati anggota Dewan. DPR representasi dari rakyat itu harus difahami dan diterjemahkan dalam tindakan nyata.
Tidaklah elok kalau Wakil rakyat kehidupannya tidak mencerminkan rakyat yang diwakilinya. Ketimpangan secara strata sosial tidak perlu dipertontonkan.
Ada juga anekdot yang dituliskan oleh Seno Gumira Ajidarma, yang saya kutip dari Koran Tempo, yang merepresentasikan kondisi dan situasi DPR dalam kacamatanya.
- Meski sudah dikecam, para Anggota Dewan tetap tidak merasa bersalah, bahkan ingin tetap terus "studi banding" keluar negeri, demi yang sakunya yang besar--tapi ada yang tidak ingin keluar negeri, walau uang sakunya tetap diminta.
- Di lobi gedung DPR, selalu banyak pemburu Proyek yang disebut "Bonek", yang kehadirannya lebih disiplin dari anggota Dewan--ketika tamu asing bertanya siapa mereka, terpaksa dikatakan mereka sebagai Demontran.
- Kawin lagi tercontohkan secara tragis, ketika seorang anggota komisi yang "boejang lapoek" memburu-buru sekretaris baru nan cantik untuk dinikahi, tapi ternyata dalam seminggu saja si cantik menghilang, karena dinikahi Ketua Komisi sebagai isteri kedua.
- Citra Dewan, tidak ada keseragaman, dan tidak kesemuanya merupakan "dosa". Misalnya ini : seorang anggota komisi beesungguh-sungguh minta rapat dipercepat agar dia bisa pulang sore. Ketika ditanya mengapa, jawabnya: "Setiap sore menjelang Maghrib saya harus memasukkan kambing-kambing saya kekandangnya". Anekdot ini seperti membuktikan bahwa para anggota Dewan baru banyak yang berasal dari kelas bawah.
Itulah beberapa anekdot yang menggambarkan DPR selama ini, dan anekdot-anekdot tersebut merupakan realitas yang memang melekat terhadap anggota dewan.
Semoga saja anggota Dewan yang baru dilantik tidak melahirkan anekdot baru dalam masyarakat, yang dampaknya memperburuk citra lembaga negara yang terhormat tersebut.
