Mohon tunggu...
Nathanegara
Nathanegara Mohon Tunggu... Professional

Nothing

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Biarkan Jokowi-Ma'ruf Menentukan Menterinya

4 Juli 2019   06:13 Diperbarui: 8 Juli 2019   11:01 72 16 4 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Biarkan Jokowi-Ma'ruf Menentukan Menterinya
Foto: Pinterpolitik.com

Masa depan Indonesia akan ditentukan Jokowi dan Wapres terpilih KH Maruf Amin dan para Menteri.

Setelah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2019, mulai ramai isu siapa masuk Kabinet.

Sangat riskan kalau jabatan Menteri di isi oleh kader Partai politik, apa lagi Partai yang merasa berjasa atas Kemenangan Jokowi-Ma'ruf. Dikuatirkan jabatan Menteri tidak di isi oleh kalangan profesional yang memiliki kapasitas yang sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi.

Partai politik harus menghilangkan tradisi yang kurang baik tersebut, seperti sebelumnya banyak kader partai yang memiliki posisi di kabinet cenderung abai menjaga citra Pemerintahan. Imbas dari buruknya perilaku tersebut bukanlah ke Partai politik, tapi justeru pada nama baik Presiden.

Kasak-kusuk sebelum penentuan posisi Menteri kabinet Jokowi, NasDem dan PKB sudah mau adu banyak jatah Menteri. Apa memang ada keharusan seperti itu, apa betul loyalitas itu penuh pamrih, terus dimana semangat ingin menciptakan Pemerintahan yang kredibel.

Tanggung jawab Presiden Jokowi bukanlah pada Partai politik, tapi kepada amanat rakyat yang sudah memberikan suara dan dukunganya, juga kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya.

Bagaimana mungkin Presiden Jokowi bisa menciptakan kabinet yang profesional, kalau belum dibentuk saja sudah diintervensi oleh kepentingan Partai.

Saya yakin Presiden Jokowi lima tahun kedepan sudah tidak ada beban untuk mengakomodir ataupun tidak kepentingan Partai, karena memang beliau sudah 2 Periode menjabat sebagai Presiden, dan tidak mungkin mencalonkan diri lagi.

Maka dari itu, Presiden Jokowi akan memberikan Menteri yang terbaik bagi bangsa dan negara, para menteri yang betul-betul loyal kepada kepentingan Bangsa dan Negara, bukan menteri yang terbebani oleh kepentingan Partai.

Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK), seharusnya memberikan ruang gerak kepada Presiden Jokowi untuk menjalankan hak Prerogatifnya. Tidak perlu merasa berjasa sehingga perlu menuntut balas jasa politik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN