Adanya rencana Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengundang lembaga pemantau internasional untuk memperbaiki jalannya pemilihan umum (Pemilu) 2019 .
Rencana ini didasari oleh beberapa hal yang dianggap aneh selama menjelang pelaksanaan Pemilu dan selama masa kampanye. Seperti yang dikatakan Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Fery Julianto,
"Potensi kerusuhan itu di depan mata. Jika ini tidak dianggap sesuatu yang serius oleh penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu," kata dia.
"Kami akhirnya menyetujui, kami akan mengundang pemantau pemilu dari luar untuk menyetujui pelaksanaan pemilu 2019," ujarnya di Jakarta, Sabtu (15/12).
Ide ini layak diapresiasi sebetulnya, kalau memang tujuannya untuk mengeliminir potensi terjadinya berbagai kecurangan. Artinya penyelenggaraan Pemilu turut dipantau oleh pihak asing, jelas ada hal yang positif baik bagi KPU dan Bawaslu, juga bagi Jokowi.
Selama inikan secara terang-terangan, Kubu Prabowo-Sandi selalu mengeluarkan ancaman, jika Pemilu curang, KPU bersikap tidak Adil, maka kubu Prabowo-Sandi akan menggeruduk KPU, dan menolak hasil Pemilu 2019.
Amien Rais sendiri pernah mengeluarkan pernyataan, kalau diduga banyak kecurangan, maka dia akan paksa Prabowo untuk mengundurkan diri. Selain itu beberapa elite BPN pun pernah mengatakan, Prabowo hanya bisa dikalahkan oleh kecurangan.
Dengan adanya pemantau Internasional, sangat mungkin bisa menjadi saksi Mata, bahwa Pemilu yang diselenggarakan bersih atau tidaknya. Artinya tuduhan terhadap KPU, dan Kubu Jokowi berlaku curang tidak lagi bisa dilontarkan, jika pada kenyataannya Prabowo-Sandi kalah.
Hanya saja, seberapa jauh pihak pemantau Internasional bisa mencampuri urusan Pemilu di Indonesia. Apakah mereka memiliki hak sebagai wasit Pemilu dinegara kita yang sangat berdaulat dalam hal penyelenggaraan Pesta demokrasi.
Seperti yang dilansir CNN Indonesia, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini heran dengan rencana kubu Prabowo-Sandi. Titi membandingkan kondisi respons terhadap dinamika saat Pemilu antara Indonesia dengan Bangladesh.
"Inilah uniknya Indonesia, jika di Bangladesh mereka menyambut dinamika internal dengan mempersulit kedatangan pemantau internasional," kata dia.
Sementara itu, kata Titi, Indonesia ingin membuka pintu bagi lembaga pemantau Internasional. Meskipun demikian, dia mengingatkan pada semua pihak bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, termasuk saat melaksanakan Pemilu.
Tim Kampanye Nasional (TKN), Jokowi-Amin merespon dengan santai rencana BPN Prabowo-Sandi tersebut, bagi TKN Jokowi-Amin itu bukanlah masalah, Karena negara ini sangat menghargai demokrasi, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
Jelas bagi kubu Jokowi-Amin berdampak sangat positif, tuduhan kecurangan tidak bisa lagi dialamatkan jika seandainya memenangkan Pilpres 2019. Begitu juga bagi KPU, Karena pemantau Internasional pun berperan menjadi saksi pelaksanaan Pemilu. Hanya, siap-siap saja kalau aib bangsa kita akan terbuka dimata Internasional, kalau ternyata terjadi kecurangan.
Sumber :
