Ungkapan lama 'ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang'. Begitulah nasib kebanyakan caleg yang gagal meraih mimpinya menjadi anggota dewan pada Pileg 2014. Ungkapan 'no money, no politic' cukup mewakili perasaan para caleg gagal itu. Betapa kencangnya uang memgalir dari kantong-kantong caleg untuk merebut kursi parlemen. Sudah menjadi gunjingan umum sejumlah caleg yang gagal maupun berhasil telah menghabiskan uang 500 juta hingga 5 milyar rupiah. Dana sebesar ini dikeluarkan caleg setahun sampai hari pencoblosan, bahkan selama perhitungan suara .
Pengaduan perihal dugaan penggelembungan suara selama rekapitulasi di tingkat kelurahan dan kecamatan tidak terlepas dari hebatnya permainan uang. Diduga kuat oknum penyelenggara pemilu, terutama di tingkat PPS terlibat bersama caleg atau partai tertentu. Di beberapa kota pun dilakukan perhitungan ulang, bahkan pemilihan ulang. Para pengamat politik menilai pemilu legislatif 2014 yang diikuti 12 Parpol Nasional lebih buruk dalam riwayat Pemilihan Umum di Indonesia, dibandaing Pilgeg 2009 yang diikuti 44 Parpol.. Â .
Bagaimana dengan caleg yang tidak ikut-ikutanmoney-politic? Berdasarkan pengalaman penulis, rata-rata pengeluaran mereka 5-50 juta rupiah. Nominalnya sangat kecil, sekitar 0,10 sampai 1% dari pengeluaran caleg beruang. Dengan dana sekecil itu, ada juga caleg 'kere' yang sukses. Jumlahnya pun bisa dihitung jari. Keberhasilannya dianggap suatu keberuntungan. Sebaliknya, keberhasilan caleg beruang dianggap senilai dengan pengeluarannya.
Sebenarnya peluang caleg 'idealis' dengan caleg 'beruang' adalah sama. Pada suatu kesempatan penulis berdiskusi serius dengan dua orang sahabat yang juga caleg. Yang pertama mengklaim dirinya "caleg idealis karena tidak pakai uang dan sembako", tetapi gagal. Yang kedua, caleg 'beruang' yang sukses mengelola uangnya menjadi kekuatan politik. Caleg yang kedua ini  mengakui bahwa modal pokoknya menjadi caleg partai tertentu memang uang sesuai dengan latar belakang pekerjaannya sebagai pengusaha. Dengan uang itu, dia merekrut tim sukses, membiayai atribut kampante, membiayai forum sosialisasi, dan terutama mempengaruhi penyelenggara pemilu dan tokoh-tokoh informal. Uang pula yang menjadi peluru dan senjata utama untuk mempengaruhi, merawat dan 'membeli' suara pemilih sampai hari H. Dia, bertanya apa yang salah dari uang itu? Faktanya, hasil survey jelang pencoblosan menyebut 18% pemilih di Makassar belum menentukan pilihan dengan alasan menunggu 'serangan' caleg. Ironisnya, belum pernah ada pemilih yang mengaku apalagi melapor bahwa diirinya mendapat uang dan sembako dari seorang caleg. Akhirnya, persoalan 'politik uang' menjadi debat yang tidak memberikan pelajaran penting, kecuali menerimanya sebagai fakta politik sampai hari ini.
Apakah caleg 'idealis' memang tidak 'beruang'? Tidak juga, menurut seorang sahabat yang aktivis LSM bukan caleg. Menurutnya, aktivis LSM itu adalah figur dari suatu komunitas yang didampinginya belasan tahun. Biaya pendampingan selama itu juga mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Nilainya rata-rata 1 sampai 3 jiuta rupiah sebulan, Belum ternasuk biaya program untuk masyarakat dari kerjasama dengan lembaga donor maupun bantuan pemerintah. Rata-rata LSM mengelola dana dari lembaga donor tertentu, katakanlah 100 - 500 juta rupiah setahun. Sekitar 20% dari dana itu adalah biaya operasional pendamping dan selebihnya biaya program yang langsung dimanfaatkan masyarakat dampingan. Jadi, modal sosial caleg idealis itu 'gede' juga. Hanya saja bukan uangcash seperti yang dimiliki caleg beruang. Yang terjadi selama ini, uang ratusan juta sampai milyaran rupiah yang dikelola LSM dan aktivis sosial itu digelontorkan untuk tujuan sosial kemanusiaan atau pun politik ideal, tidak bertujuan politik praktis. Begitulah argumentasinya.
Bagaimanapun argumentasinya, suatu ironi kenyataan bahwa caleg-caleg idealis itu harus menyerah pada ril politik transaksional yang dimainkan politisi beruang dan berkuasa. Dalam politik uang, rakyat pemilih adalah subjek penerima uang sekaligus objek yang dikalkulasi. Inilah keberhasilan para caleg beruang. Sebaliknya adalah kegagalan caleg idealis beserta kelompok masyarakat sipilnya dalam memaknai sumberdaya pengetahuan, uang, dan organiasi sebagai kekuatan politik dan perubahan sosial. Dengan kata lain, kesadaran dan misi politik kita masih rendah. Sebagian besar masyarakat pemilih, termasuk komunitas dampingan masih memandang kerja politik harus setara dengan jumlah uang yang kita miliki - tanpa uang, suara nihil. Tidak usah mencela mereka. Cukuplah berterima kasih kepada mereka yang berkorban waktu, tenaga dan biaya pribadi untuk memilih calegnya yang idealis itu.*****awi mn
