Kekecewaan ini diluapkan Jokowi, saat mendengar kabar ada sejumlah industri yang mengeluh karena kekurangan bahan baku. Mulai dari komoditas gula, garam, hingga gula. Kemarahan ini diluapkan Presiden saat membuka rapat rapat kerja Kementerian Perdagangan di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2020).
Di depan jajaran menteri maupun pengusaha, Jokowi mengungkap alasannya kerap kali terlihat melontarkan kekesalannya terhadap kinerja para menteri. Kepala negara mengaku tak kuasa menahan amarahnya.
"Ini persoalan mudah tetapi menjadi sulit karena kita rutinitas. Tidak merespon, tidak memiki feeling bahwa sekarang ini keadaan sulit. Sudah supply sulit, masuk di sini malah dipersulit," kata Jokowi.
"Yang saya lihat pertumbuhan makanan dan minuman itu naik. Mestinya kapasitas ini naik dong. Kapasitas supply bahan bakunya. Itungannya setiap tahun kita punya kok. Berapa sih kebutuhan garam industri? Berapa sih kebutuhan gula industri? Ada semuanya," tegasnya.
Kalau yang dikerjakan menteri hanya hal-hal yang bersifat rutinitas, maka langkah untuk melakukan inovasi, dan antisipasi atas kebutuhan industri dan masyarakat memang tidak bisa sesuai yang diharapkan, karena bersifat pasif, tidak pro-aktif, menunggu perintah, tanpa berusaha melihat realitas kebutuhan yang ada.
Presiden Jokowi memang perlu mengevaluasi jajaran kabinetnya yang dianggap kurang efektif, karena semua kesalahan dan kegagalan program pemerintah, bertumpu pada tanggung jawab Presiden, sementara menteri yang terkait, sama sekali tidak memiliki resiko dari tanggung jawabnya.
Negara ini diselenggarakan kalau cuma hanya bertumpu pada Presiden seorang, maka penyelenggaraan negara tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seorang menteri diangkat dan dipilih, untuk bertanggung jawab terhadap beban kerja kementeriannya, bukan cuma menungg perintah Presiden, meskipun tidak ada visi dan misi menteri, yang ada cuma visi dan misi Presiden.
Justeru kewajiban menteri menjalankan visi dan misi Presiden, sesuai dengan kapasitas kementerian, dan tanggung jawab, demi mensukseskan visi dan misi Presiden. Kalau ada kementerian lain bisa meng-implementasikannya secara benar, kenapa tidak diikuti, dan dijadikan motivasi untuk melakukan hal yang sama.
