Belum genap dua bulan menjabat sebagai Menteri KKP, Edhy Prabowo, yang merupakan kader partai Gerindra, membuat kebijakan yang kontroversil yakni membuka keran ekspor benih lobster, kebijakan yang sebelumnya sangat dilarang oleh Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.
Ekspor benih lobster ini dianggap banyak pihak untuk jangka panjang hanya akan merugikan negara, memang dalam jangka pendek keuntungannya dari nilai transaksi ekspornya sangat menggiurkan, dan itu dianggap hanya akan menguntungkan pengusaha.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, lobster sangat bernilai ekonomi tinggi sehingga kelestariannya perlu dijaga. Apalagi, Indonesia telah dianugerahi laut yang luas dan kaya sumber daya.
Dia pun menyebut hendaknya manusia tidak boleh tamak alias serakah karena tergiur dengan harganya yang mahal itu, utamanya harga benih lobster yang melonjak drastis di pasar luar negeri. Sumber
Secara bisnis memang pengusaha berorientasi pada nilai keuntungan, namun banyak aspek yang juga harus diperhitungkan, terutama dampak jangka panjangnya terhadap ekosistem dan lingkungan. Eksplorasi secara besar-besaran terhadap benih lobster ini dikuatirkan berdampak pada lingkungan.
Nilai keekonomiannya jika dibandingkan dengan dampaknya terhadap lingkungan tidaklah sebanding. Sementara, Edhy Prabowo menganggap dengan dibukanya keran ekspor benih lobster, akan menghiduokan dunia usaha, yang selama dibawah kepemimpinan Susi dianggap mati.
Kebijakan Edhy Prabowo ini sangat bertolak belakang dengan kebijakan Susi Pudjiastuti, sebagai Menteri water saja kalau Edhy mau membuat terobosan baru, namun setidaknya harus mempertimbangkan aspek dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap negara.
Padahal jutaan benih lobster ini kalau dikelola sendiri jauh akan lebih menguntungkan, karena harga satu lobster dipasaran sangatlah mahal. Kalau benih yang diekspor, maka negara yang biasanya mengimpor lobster dari Indonesia, kemungkinan besar akan mengurangi nilai ekspornya.
Dari benih lobster yang mereka kelola, jelas akan memberikan keuntungan yang lebih besar kepada negara tersebut, karena jutaan benih lobster sudah menjadi lobster yang laik konsumsi, sementara kita sebagai pengekspor benih hanya memetik keuntungan dari transaksi ekspor benihnya.
Secara logika bisnis, pengusaha hanya melihat keuntungan jangka pendek, padahal negara berpikir nilai keekonomian jangka panjang. Perbedaan persepsi dan orientasi antara Menteri Edhy dan Susi Pudjiastuti ini seperti bumi dan langit. Kalau Susi lebih membumi, sementara Menteri Edhy terlalu melangit.
Kalau diibaratkan kita menjual bayi kambing yang jumlahnya jutaan, secara nilai transaksi memang terlihat besar. Tapi coba bandingkan nilai harganya jika kambing tersebut dijual bukan lagi berupa bayi kambing, tentu nilainya jauh lebih tinggi dari nilai transaksi tersebut.
Untuk menghidupi dunia usaha disektor perikanan tidak harus meng ekspor lobster kok, menurut Faisal Basri, sektor perikanan merupakan salah satu dari sedikit sektor yang surplus. Seharusnya sektor yang surplus itu bisa ditingkatkan dari sisi ekspor hasil budi daya, bukan benihnya. Sumber
Bisnis disektor perikanan selama ini dianggap sudah sangat menguntungkan dunia usaha, memang bagi pengusaha yang biasa menikmati hasil dari sebuah kebijakan yang selalu memudahkan pengusaha, kebijakan yang diterapkan Susi sebelumnya sangat merugikan mereka.
Bagi negara orientasi menghidupkan usaha dibidang perikanan tetaplah dalam koridor persaingan bisnis yang sehat, juga yang menguntungkan negara bukan cuma pengusahanya. Pejabat yang menaungi kementerian inipun harus berpikir seperti itu, bukan semata memikirkan nasib pengusahanya.
Dari segi apapun kalau dilihat secara logis, dibukanya keran ekspor beih lobster sama sekali tidak ada dampak baik yang sangat significant bagi negara. Kebijakan ini harus disability secara matang, dan DPR RI harus ikut memikirkan dampak dari kebijakan tersebut dalam jangka panjang terhadap negara.
Menteri Edhy Prabowo tidak perlu kehilangan akal dalam membuat sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan haruslah dibuat secara komprehensif, dan bisa meyakini semua pihak, bukan malah menimbulkan kontroversil. Kalau pun harus kontroversil, namun secara argumentatif harus bisa dipertanggungjawabkan.
