Perekonomian tentunya menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat. Di masa pandemi seperti ini, dampak covid-19 tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, tetapi juga berpengaruh pada kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk salah satunya karena semakin banyak pengangguran. Masyarakat yang menganggur dapat disebabkan karena di PHK selama pandemi.
Sejak adanya covid-19, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Pada triwulan pertama tahun 2019 adalah 5,06 dan menurun sampai triwulan ke empat menjadi 4,96. Kemudian, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,97 pada triwulan pertama, dan mengalami penurunan lagi sebesar -5,32 pada triwulan kedua, tetapi meningkat pada triwulan ke tiga sebesar 3,49, triwulan ke empat 2,19. Dan tahun 2021 triwulan pertama sebesar 0,74.
Sejak April 2020, pemerintah menerapkan keputusan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keputusan tersebut sangat berdampak pada kegiatan masyarakat yang tentuya mengganggu kinerja perekonomian. Banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Di karenakan lemahnya perminatan pasar, keterbatasan bantuan modal, dan keterbatasan untuk membiayai gaji tenaga kerja.
Seiring berjalan dengan kondisi tesebut, daya beli masyarakat pun turun terutama karena berkurangnya penghasilan. Masyarakat membatasi pembelian barang-barang yang dianggap tidak pokok. Penghasilan masyarakat yang menurun menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Angka pengangguran dan kemiskinan pun meningkat.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang menunjukan perkembangan angkatan kerja di indonesia. Hasil survei menunjukan pada bulan agustus 2020, Sebanyak 29,12 juta orang atau 14,28 persen dari 203,97 juta orang penduduk usia kerja terdampak pandemi. Jumlah pengangguran meningkat sejumlah 2,56 juta orang menjadi 9,77 juta orang. Jumlah pekerja formal turun 39,53 persen menjadi 50,77 juta orang dari total 128,45 juta penduduk yang bekerja. Sebaliknya, jumlah pekerja informal melonjak 60,47 persen menjadi 77,68 juta orang.
Saat ini, pemerintah melakukan PPKM Daruat yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang diterapkan di wilayah Jawa-Bali. Sebab, dua pulau tersebut berkontribusi sebesar 60 persen dari total perekonomian Indonesia. Kebijakan PPKM Darurat ini diambil menyusul lojakan kasus covid-19. ”Seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian akan bergantung pada periode berlangsungnya PPKM Darurat,” ujar Caroline dalam siaran pers, Selasa (27/7/2021).
Ketentuan PPKM Darurat yang berdampak pada perekonomian misalnya, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen, kegiatan pada pusat perbelanjaan atau mall ditutup sementara. Pelaksanaan kegiatan makan atau minum di tempat umum misalnya warung makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, hanya boleh menerima take away dan tidak boleh menerima makan di tempat.
Strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional 2021. Untuk membangkitkan kembali ekonomi, pemerintah tetap melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui PEN ini, diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat di tahun 2021 sekaligus untuk memperluas penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk vaksinasi guna memutus rantai penyebaran covid-19, dan mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan II 2021. Selain itu, pemerintah pun akan mendukung sektor hotel, restoran, kafe melalui restrukturisasi kredit dan peminjaman kredit. Dan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan ekonomi khusus, serta melanjutkan program kartu prakerja.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan apabila semua yang direncanakan dapat berjalan dengan baik, maka pemulihan ekonomi Indonesia dapat terus berlanjut baik kedepannya.
Referensi :
