Pengumuman mengenai pemindahan ibukota baru Negara Republik Indonesia telah dilakukan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 26 Agustus 2019 di istana negara. Rencana perpindahan ibukota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.Â
Pemindahan ibukota ini berdasarkan kajian BAPPENAS didasari oleh kondisi Jakarta sebagai ibukota negara yang sudah melampaui daya dukung lingkungan, pertambahan penduduk di DKI Jakarta yang sudah tidak terkendali, faktor kenyamanan sebagai ibukota negara dan ketidakmerataan ekonomi.
Berdasarkan dokumen Bappenas, pembangunan akan dilakukan pada beberapa tahap. Pada tahun 2019 pemerintah sudah mulai membuat rencana desain ibukota negara dengan melakukan sayembara gagasan rencana desain ibukota negara yang terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Pada tahun 2020 pemerintah berencana merampungkan regulasi, master plan dan rencana teknis dan rencana pemindahan secara fisik akan mulai dilakukan pada tahun 2024.
Lokasi ibukota negara baru yang dipilih oleh pemerintah untuk dibangun ibukota baru berada di wilayah administratif Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.Â
Luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu 27.263,10 km dan luas perairan sekitar 4.097 km, sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah 3.333,06 Km2 meliputi wilayah daratan seluas 3.060.82 Km2 dan wilayah lautan seluas 272.24 Km2.
Menurut Presiden Jokowi, setidaknya ada 5 alasan pemilihan Kalimantan Timur sebagai calon ibukota baru Indonesia yakni  minimnya risiko bencana seperti banjir, gempa bumi, longsor, serta kebakaran hutan. Alasan ke-2 yakni karena Kalimantan Timur berada di sentral Indonesia sehingga strategis.
Ke-3 karena lokasi Kalimantan Timur berdektan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda. Alasan ke-4 karena infrastruktur relatif lengkap dan alasan yang ke-5 yakni sebagian besar lahan dikuasai oleh pemerintah yakni seluas 180 ribu hektar.
Potensi Pembangunan Ibukota Bagi Masyarakat Pesisir
BAPPENAS (Badan Perencaan Pembangunan Nasional) mengklaim bahwa pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur memberikan sejumlah dampak positif karena Kalimantan Timur memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa.
Apabila ibu kota Indonesia berpindah ke Kalimantan Timur, jalur perdagangan dapat diperluas. Hal tersebut di dukung oleh adanya Pelabuhan Semayang di Teluk Balikpapan yang memiliki posisi sangat strategis yakni bermuara di Selat Makasar. Sehingga, lalu lintas arus barang dan jasa dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui negara ketiga seperti Singapura.
Indonesia berpotensi menjadi pusat pertumbuhan gravitasi ekonomi maritim dan statusnya dinaikkan sebagai hubport internasional terbesar yang ada di Indonesia.
Selain itu, apabila wacana membuka terusan Palu jadi dilakukan oleh pemerintah yang menghubungkan Selat Makasar dan Teluk Tomini dapat mengakselerasikan ekonomi Indonesia Tengah dan Timur untuk menjadi sektor strategis dan melanjutkan visi pemerintah sebagai poros maritim utama.
Daerah Pesisir Tergusur?
Pemindahan ibu kota baru harus memiliki kajian yang lebih mendalam terhadap dampak sosial, ekonomi, lingkungan dan kesehatan masyarakat. Jangan sampai pemindahan ibukota baru malah menimbulkan masalah baru. Pasalnya, lokasi pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur juga terdiri dari kawasan pesisir yang nantinya akan terdampak akibat pembangunan ibu kota.
Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) setidaknya terdapat lebih dari 10 ribu orang yang berprofesi sebagai nelayan yang menggantungkan keberlangsungan hidupnya. Pemindahan ibu kota tentu akan berdampak pada hilangnya mata pencaharian para nelayan apabila rencana pembangunan ibu kota baru tidak memerhatikan  ekosistem di daerah pesisir tersebut.
Pembangunan ibu kota baru juga berpotensi untuk pengembangan ekowisata di kawasan pesisir. Apabila pemerintah melakukan eksploitasi kawasan pesisir untuk kepentingan wisata tentunya permasalahan baru akan muncul mulai dari pencemaran perairan hingga hilangnya tempat tinggal para nelayan di sekitar pesisir.
Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), kita dapat belajar dari kasus hilangnya nafkah dan tempat tinggal bagi 109 Kepala Keluarga di Gili Sunut, Lombok Timur hanya karena wilayah mereka mau dibuat area pariwisata.
Selain itu, pengelolaan pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir di Kalimantan Timur belum memiliki payung hukum pengelolaannya. Hal tersebut sangat berisiko apabila dimanfaatkan oleh oknum tertentu dalam pembangunan tanpa memerhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Padahal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalimantan Timur memiliki potensi yang bervariasi dan terdapat banyak keanekaragaman hayati yang memiliki peran dan funsgi sosio-ekologi bagi masyarakat dan sekitarnya.
Rencana pembangunan ibu kota baru juga berada pada kawasan mangrove yang diusulkan dan direkomendasikan menjadi kawasan konservasi. Hingga sekarang proses konservasi masih berlangsung. Apabila pembangunan dan aktivitas --aktivitas pada kawasan tersebut nantinya akan megakibatkan perusakan lingkungan terhadap kawasan mangrove maka upaya konservasi yang dilakukan sejak 2011 itu akan sia-sia.
Sehingga, membangun dan menata kembali ibukota memerlukan kajian yang mendalam, konsep yang matang dan visi jangka panjang, karena aspek simbolisasi ibukota dapat merefleksikan identitas suatu negara. Sehingga, jangan sampai pemindahan ibukota negara hanya memindahkan tempat dan bahkan memunculkan masalah baru di kemudian harinya.
