Data objektif dari penelitian tersebut akan membantu pejabat publik dalam membaca dan memetakan kebutuhan masyarakat. Konstruksi kebijakan berbasis data ini yang akan membantu pejabat publik untuk mencapai sasaran pemeritahannya.
Prinsip di atas membedakan pejabat publik dari pebisnis. Pebisnis tidak memedulikan kebutuhan pelanggan. Pebisnis malah menciptakan kebutuhan konsumen melalui sandiwara iklan. Mode iklan adalah simulasi hipereal: membangun citra yang berpretensi merepresentasi realitas sehingga efektif untuk meluluhkan konsumen.
"Modus opperandi" iklan sangat efektif dalam mengambil hati orang. Banyak politisi mengadopsi dan mengaplikasikan secara paksa pola kerja iklan di dalam kontestasi politik. Sasaran mereka adalah menguasai afeksi, bukan akal konstituen dengan dagangan-dagangan yang bombastis, tetapi tidak sehat. Taktik kotor seperti ini biasanya dimainkan oleh politisi populis, Paslon pebisnis yang sempit wawasan dan miskin keterampilan.
Mengekspansi mode kerja pebisnis domain politik tidak hanya amoral, tetapi juga semakin menciptakan ketidakadilan sistemik. Berpolitik bukan iklanisasi produk-produk. Rasionalitas politisi seharusnya kritis dan berbelarasa dengan warga, tidak manipulatif. Palson Pilkada kita tahun ini seperti pentolan "post-truth-ers".
"Post-truth-ers" tidak peduli dengan anjuran rasional dan objektif (McYntire, 2018; Uno 2017 no 27). Mereka tidak henti mengoceh afeksi warga untuk memenangkan pertarungan, apapun bayarannya. Perintah Kemendagri untuk para Paslon mengindakan protokol kesehatan dengan tidak mengarahkan perarakan dalam jumlah besar sama sekali tidak dihiraukan.
Bila masyarakat ingin memperbaiki nasib, membangun NTT, Paslon yang berjiwa "post-truth" harus ditepikan. Paslon yang mengejar jabatan publik hanya dengan modal agama dan suku, tetapi tidak berintegritas, dihapuskan dari opsi pilihan.Â
Jabatan publik bukan rekreasi karena mengurusi banyak kepentingan. Karena itu, Paslon yang tidak berkompetensi teknis, etis, dan mampu memimpin ditendang dari sayembara Pilkada 2020.
(Artikel ini sudah dipublikasikan media Pos Kupang di Kolom Opini pada Selasa, 22 September 2020)
