Kabinet Merah Putih akhirnya digoyang pada September 2025. Perombakan ini bukan sekadar kabar rutin.
Publik menyorotnya tajam. Presiden Prabowo Subianto mengocok ulang susunan menteri dalam dua gelombang. Ddampaknya langsung terasa di ruang percakapan.
Ramai, keras, sekaligus meninggalkan kesan kuat. Banyak yang menangkap prosesnya terlihat tergesa-gesa, bahkan seperti tambal sulam.
Pertanyaan pun bermunculan soal perencanaan dan stabilitas pemerintahan. Isu reshuffle terus jadi santapan hangat warganet dan media arus utama (Kompas.com).
Label dadakan itu bukan tanpa alasan. Contohnya pelantikan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada 17 September 2025.
Ia bercerita mendapat telepon dari Istana pada pagi hari, lalu jadwal pelantikannya ditetapkan untuk sore itu juga. Penunjukan ini menutup kursi yang ditinggalkan Dito Ariotedjo setelah reshuffle gelombang pertama pada 8 September 2025.
Cepat, iya. Tapi efek sampingnya muncul seketika. Kursi Menteri BUMN menjadi kosong, karena Erick sebelumnya memimpin kementerian tersebut. Penggantinya belum langsung ditunjuk.
Situasi seperti ini memperkuat persepsi publik tentang kebijakan yang terasa tambal sulam. Pemerintah lalu merespons dengan rencana menunjuk Pelaksana Tugas.
Status Plt hanya sementara, tapi sah dan lazim dipakai agar birokrasi tetap jalan sesuai aturan tata kelola yang berlaku (Hukumonline, 2022).
Meski begitu, kekosongan jabatan definitif tetap ada, dan kali ini di kementerian sepenting BUMN. Ini memberi sinyal kurangnya persiapan.
Apalagi beredar kabar baru bahwa Kementerian BUMN kemungkinan besar akan dilebur ke sebuah badan investasi bernama BP Investasi Danantara.
Lantas, apakah semua ini bukti kelemahan? Tidak selalu. Ada sudut pandang lain yang patut dipikirkan.
Keputusan yang cepat bisa juga mencerminkan ketegasan. Dinamika politik dan pemerintahan sering bergerak cepat.
Bisa jadi Presiden melihat situasi yang menuntut tindakan segera, sehingga prosedur panjang ditaruh di urutan belakang demi efektivitas.
Yang tampak seperti kekacauan di mata publik mungkin saja bagian dari langkah taktis di lingkaran Istana.
Di saat bersamaan, ada beberapa penunjukan figur yang memancing tafsir politik. Ambil contoh Djamari Chaniago.
Ia purnawirawan jenderal senior, juga kader Partai Gerindra, dan kini menjabat Menko Polkam yang baru. Mudah untuk membaca ini sebagai upaya Presiden menempatkan orang tepercaya di posisi strategis.
Di sisi lain, menjalankan pemerintahan memang butuh tim yang bisa diandalkan. Loyalitas dan kesamaan visi menjadi fondasi eksekusi program. Maka perdebatan pun bergeser: ini semata politik akomodasi, atau strategi untuk membangun tim kerja yang solid?
Kinerja adalah tolok ukur yang paling adil. Publik cepat lupa pada proses pelantikan yang terburu-buru. Drama kekosongan jabatan biasanya tinggal catatan kaki.
Fokus akan kembali ke kebijakan dan terobosan yang dihasilkan para pejabat baru. Mampukah mereka menjawab tantangan dan menghadirkan perubahan positif?
Beberapa bulan ke depan akan memberi jawaban lebih jernih. Hasil kerja akan berbicara lebih lantang daripada hiruk pikuk proses penunjukan.
***
Referensi:
- Kompas.com. (n.d.). Topik: Reshuffle kabinet. Diakses pada 7 Oktober 2025, dari https://www.kompas.com/tag/reshuffle-kabinet
- Tim Klinik Hukumonline. (2022, 20 Juni). Perbedaan Plt, Plh, dan Pj. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-plt-plh-dan-pj-lt6099035659273
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
