Target RAPBN 2026: Menjaga Masa Depan dengan Anggaran yang Tepat

RAPBN 2026 merancang masa depan ekonomi Indonesia, menyeimbangkan pertumbuhan sekarang dan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2026 telah disampaikan pemerintah Indonesia dengan target pertumbuhan ekonomi yang optimis, yakni dalam rentang 5,2-5,8 persen. 

Bukan sekadar angka semata, proyeksi ini menggambarkan upaya pemerintah untuk menyusun peta jalan ekonomi yang dapat bertahan dalam menghadapi tantangan global dan mempersiapkan Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. 

Namun, pertanyaannya adalah, apakah perencanaan anggaran negara yang disusun hari ini sudah cukup untuk memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang bagi generasi mendatang?

RAPBN 2026 dan Keadilan Antargenerasi

Pemerintah Indonesia dalam hal ini, telah menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya fokus pada pencapaian ekonomi saat ini, tapi juga memikirkan dampak kebijakan tersebut untuk generasi yang akan datang. 

Penyampaian RAPBN 2026 yang dilaksanakan pada 20 Mei 2025 mengungkapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,8 persen. 

Di balik angka tersebut, pemerintah menunjukkan keberpihakan pada prinsip keadilan antargenerasi yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan.

Teori Pembangunan Berkelanjutan, yang jadi dasar dalam perancangan RAPBN 2026, menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Menurut Komisi Brundtland (1987), konsep ini menyarankan bahwa setiap kebijakan pembangunan, baik itu dalam bentuk anggaran negara, kebijakan ekonomi, ataupun kebijakan sosial, harus mencakup investasi jangka panjang yang mempertimbangkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, serta kelestarian sumber daya alam. 

Kebijakan fiskal yang disusun untuk tahun 2026 ini bertujuan agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif, sesuai dengan harapan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi generasi mendatang (Kompas, 2025).

Tata Kelola Fiskal untuk Pertumbuhan Inklusif

Penting untuk melihat bagaimana tata kelola fiskal yang transparan dan efisien berperan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan ini. 

Pemerintah Indonesia, dalam RAPBN 2026, menekankan pentingnya efisiensi anggaran dengan memfokuskan belanja pada sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, energi hijau, dan infrastruktur. 

Pembahasan dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Mei 2025 menyoroti upaya pemerintah untuk mengurangi belanja non-prioritas, sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk pembangunan sektor-sektor yang krusial bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan sosial (DDTC, 2025).

Contoh konkret dari upaya ini adalah peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pembenahan kualitas pendidikan hari ini, tapi juga pada persiapan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan ekonomi global. 

Pendidikan berkualitas adalah fondasi penting bagi daya saing nasional, sehingga pemerintah berusaha untuk mencetak SDM yang siap menghadapi tuntutan zaman. 

Alokasi untuk energi hijau juga menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, yang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada kelestarian lingkungan hidup yang akan dinikmati oleh anak cucu kita.

Keputusan ini sejalan dengan Prinsip Keadilan Antargenerasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

UU ini menggarisbawahi bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mengedepankan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengorbankan hak-hak generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (Hukum Online, 2023). 

Keputusan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor strategis ini adalah langkah konkrit yang tidak hanya berpihak pada generasi saat ini, tetapi juga pada generasi yang akan datang.

Fondasi Ekonomi Berkesinambungan

Salah satu aspek utama dalam RAPBN 2026 adalah pengendalian defisit fiskal yang dipertahankan antara 2,48 hingga 2,53 persen dari PDB. 

Ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mereka juga tetap mempertimbangkan keseimbangan fiskal yang sehat. 

Dalam kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, kebijakan untuk menjaga defisit fiskal pada level yang terkendali menjadi sangat penting agar tidak membebani generasi mendatang dengan utang yang berlebihan (Kompas, 2025).

Selain itu, RAPBN 2026 juga menekankan investasi jangka panjang pada sektor-sektor yang dapat membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan, seperti infrastruktur yang ramah lingkungan dan hilirisasi sumber daya alam. 

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya saing nasional di kancah global (Kompas, 2025). 

Ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang mengharuskan pengintegrasian aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan (DDTC, 2025).

Mengukir Masa Depan yang Berkelanjutan

RAPBN 2026 merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga berfokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan bagi generasi mendatang. 

Melalui pengelolaan anggaran yang efisien, investasi strategis, dan kebijakan fiskal yang menjaga keseimbangan fiskal, pemerintah Indonesia sedang merancang masa depan ekonomi yang lebih baik, inklusif, dan berkeadilan.

***

Referensi:

• LPM UIN Syahada. (2025, April 28). Efisiensi APBN 2025 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Syahada. https://lpm.uinsyahada.ac.id/efisiensi-apbn-2025-dalam-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-berkelanjutan/
• Hukumonline. (2023, May 22). Pengakuan atas intergenerational equity dalam kasus-kasus lingkungan hidup. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64572defd7b89/pengakuan-atas-intergenerational-equity-dalam-kasus-kasus-lingkungan-hidup/
• DDTCNews. (2025, May 20). Susun arah dan strategi kebijakan fiskal 2026, ini kata Sri Mulyani. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810870/susun-arah-dan-strategi-kebijakan-fiskal-2026-ini-kata-sri-mulyani
• Detikcom. (2025, May 20). Menimbang kebijakan fiskal dan asumsi ekonomi makro 2026. Detikcom. https://news.detik.com/kolom/d-7923016/menimbang-kebijakan-fiskal-dan-asumsi-ekonomi-makro-2026
• Kompas.id. (2025, May 21). Ujian kebijakan fiskal ekspansif 2026 di tengah badai global. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/ujian-kebijakan-fiskal-ekspansif-2026-di-tengah-badai-global
• Metro TV News. (2025, May 21). Menkeu: Pertumbuhan ekonomi RI 2026 5,2%-5,8%. Metro TV News. https://www.metrotvnews.com/play/bzGCR2Yy-menkeu-pertumbuhan-ekonomi-ri-2026-5-2-5-8
• CNN Indonesia. (2025, May 20). Pemerintah kejar pertumbuhan ekonomi 5,2 - 5,8 persen pada 2026. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250520120201-532-1231087/pemerintah-kejar-pertumbuhan-ekonomi-52-58-persen-pada-2026