Target RAPBN 2026: Menjaga Masa Depan dengan Anggaran yang Tepat

Penting untuk melihat bagaimana tata kelola fiskal yang transparan dan efisien berperan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan ini. 

Pemerintah Indonesia, dalam RAPBN 2026, menekankan pentingnya efisiensi anggaran dengan memfokuskan belanja pada sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, energi hijau, dan infrastruktur. 

Pembahasan dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Mei 2025 menyoroti upaya pemerintah untuk mengurangi belanja non-prioritas, sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk pembangunan sektor-sektor yang krusial bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan sosial (DDTC, 2025).

Contoh konkret dari upaya ini adalah peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pembenahan kualitas pendidikan hari ini, tapi juga pada persiapan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan ekonomi global. 

Pendidikan berkualitas adalah fondasi penting bagi daya saing nasional, sehingga pemerintah berusaha untuk mencetak SDM yang siap menghadapi tuntutan zaman. 

Alokasi untuk energi hijau juga menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, yang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada kelestarian lingkungan hidup yang akan dinikmati oleh anak cucu kita.

Keputusan ini sejalan dengan Prinsip Keadilan Antargenerasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

UU ini menggarisbawahi bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mengedepankan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengorbankan hak-hak generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (Hukum Online, 2023). 

Keputusan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor strategis ini adalah langkah konkrit yang tidak hanya berpihak pada generasi saat ini, tetapi juga pada generasi yang akan datang.

Fondasi Ekonomi Berkesinambungan

Salah satu aspek utama dalam RAPBN 2026 adalah pengendalian defisit fiskal yang dipertahankan antara 2,48 hingga 2,53 persen dari PDB. 

Ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mereka juga tetap mempertimbangkan keseimbangan fiskal yang sehat.