Regulasi ini mencakup tata kelola investasi, mekanisme pengawasan, serta hubungan antara Danantara dengan Kementerian BUMN dan BUMN lainnya. Â
Tanpa aturan ini, berbagai pihak masih ragu bagaimana Danantara akan berjalan. Misalnya: Â
- Apakah Danantara akan mengelola semua aset BUMN atau hanya sektor-sektor tertentu? Â
- Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap transaksi dan investasi yang dilakukan Danantara? Â
- Seberapa besar keterlibatan pemerintah dalam keputusan investasi? Â
Ketidakjelasan ini menjadi hambatan besar. Media Indonesia (2025) melaporkan bahwa beberapa investor asing masih menahan diri untuk berinvestasi di Danantara, menunggu kepastian hukum sebelum memutuskan untuk masuk. Â
Selain itu, ada kekhawatiran berupa intervensi politik. Jika Danantara terlalu banyak dikendalikan oleh kepentingan politik, maka tata kelolanya bisa terdistorsi.Â
Laman Financial Times menyebutkan bahwa lembaga investasi negara sering kali menghadapi dilema antara profesionalisme dan tekanan politik. Jika tidak dikelola dengan transparan, risiko kegagalan bisa sangat tinggi. Â
Singkatnya, tanpa regulasi yang jelas dan tata kelola yang independen, Danantara bisa menjadi proyek besar yang mandek di tengah jalan. Â
Implikasi Ekonomi dan Investasi Â
Dari segi ekonomi, Danantara berpotensi menjadi game-changer. Dengan mengelola ribuan triliun rupiah aset negara, badan ini diharapkan bisa: Â
- Mengoptimalkan keuntungan BUMN, sehingga pendapatan negara meningkat. Â
- Menarik lebih banyak investasi asing, terutama untuk proyek infrastruktur dan energi. Â
- Memacu pertumbuhan ekonomi hingga 8%, sesuai target Presiden Prabowo. Â
Tapi ada satu masalah besar, yaitu bisakah Danantara benar-benar mencapai target ini? Â
Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di kisaran 5% per tahun. Untuk mencapai 8%, Danantara harus mampu menyalurkan investasi secara efisien dan menciptakan nilai tambah bagi ekonomi nasional. Â
Menurut Media Indonesia, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada kemampuannya menarik investasi asing.Â
Jika regulasi dan tata kelola tidak segera diselesaikan, maka target pertumbuhan bisa sulit tercapai. Â