Good Governance Sebagai Kunci Administrasi Negara Efektif

Tata kelola negara yang baik, kunci administrasi efektif. Sinergi, digitalisasi, dan partisipasi wujudkan pelayanan publik prima.

Apa sebenarnya tata kelola pemerintahan yang baik? Singkatnya, ini adalah cara pemerintah mengelola negara dengan benar, bertanggung jawab, dan transparan. 

Bukan cuma soal perintah sana sini, tapi juga soal bagaimana pemerintah melibatkan masyarakat, swasta, dan semua elemen bangsa dalam membangun negara yang lebih baik. 

Ibaratnya, ini adalah seni mengelola negara agar semua berjalan lancar dan rakyat sejahtera.

Mengenal Lebih Dekat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Menurut Jurnal Education and Government Wiyata, tata kelola pemerintahan yang baik adalah ketika ada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. 

Jadi, bukan cuma pemerintah yang bekerja, tapi semua elemen bangsa ikut berpartisipasi. Artinya, kita semua punya peran dalam memastikan negara ini berjalan dengan benar.

Ada tiga prinsip utama yang menjadi pilar dalam tata kelola yang baik, yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. 

Akuntabilitas, seperti yang dijelaskan di Detik, berarti pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan kebijakan yang mereka ambil. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik. 

Transparansi, di sisi lain, berarti pemerintah harus terbuka dan jujur dalam segala hal, seperti yang diulas dalam Jurnal UMMU. 

Informasi tentang anggaran negara, proyek pembangunan, dan kebijakan lainnya harus mudah diakses oleh masyarakat. Dan yang terakhir, partisipasi. 

Kita sebagai warga negara punya hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah harus mendengarkan aspirasi kita dan melibatkan kita dalam setiap proses pembangunan.

Penerapan Nyata dalam Administrasi Negara

Mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam administrasi negara. 

Administrasi negara adalah jantungnya pemerintahan, tempat di mana semua kebijakan dan program dijalankan. Kalau administrasinya kacau, sulit mengharapkan kemajuan.

Dalam praktiknya, tata kelola yang baik berarti pemerintah harus memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Gak boleh ada pungli, korupsi, atau tindakan diskriminasi. 

Semua urusan harus diselesaikan dengan adil dan efisien. Seperti yang ditegaskan oleh KASN, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

Kita bisa lihat contoh implementasinya di berbagai daerah. 

Di Jawa Barat, misalnya, menurut Ekonomis: Journal of Economics and Business, mereka sedang melakukan reformasi tata kelola administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. 

Mereka berupaya untuk membuat semua proses lebih mudah dan cepat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ribet dengan birokrasi yang berbelit-belit. 

Kemudian, di Surabaya, E-Journal IPDN menuliskan bagaimana pemerintah daerah di sana sedang mengembangkan tata kelola berbasis digitalisasi untuk memudahkan pelayanan publik. 

Semua ini adalah contoh nyata bagaimana tata kelola yang baik dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Peran Digitalisasi dalam Tata Kelola Pemerintahan

Di era digital ini, teknologi punya peran yang sangat penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Kita semua sudah merasakan bagaimana teknologi telah mempermudah hidup kita. 

Pemerintah juga seharusnya memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Salah satu contohnya adalah dengan penerapan e-government. 

Dengan e-government, seperti yang dijelaskan oleh Innovative: Journal of Social Science Research, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan publik secara online, mulai dari pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha, hingga pembayaran pajak. 

Gak perlu lagi repot-repot antri di kantor pemerintah, semua bisa dilakukan dari rumah atau kantor.

Selain itu, big data juga punya potensi besar dalam membantu pemerintah mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran. 

Dengan menganalisis data, pemerintah bisa memahami kebutuhan masyarakat dengan lebih baik dan membuat program yang lebih efektif. 

Ini seperti yang disoroti oleh Jurnal Hukum, bahwa data adalah aset berharga dalam proses pengambilan kebijakan.

Digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang perubahan mindset dan budaya kerja. 

Pemerintah harus lebih terbuka terhadap inovasi, lebih cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat, dan lebih transparan dalam setiap tindakannya.

Mari Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Lebih Baik

Kita semua pasti punya harapan agar negara kita menjadi lebih baik. Dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah salah satu kunci untuk mewujudkan harapan itu. 

Kalau tata kelolanya baik, maka semua aspek kehidupan kita juga akan ikut membaik. Ekonomi akan tumbuh, kesejahteraan meningkat, pendidikan lebih berkualitas, dan semua urusan menjadi lebih mudah.

Tapi, mewujudkan semua itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Kita juga punya peran penting untuk ikut serta dalam pembangunan. 

Kita harus menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah. Kita harus ikut memberikan masukan dan kritik yang konstruktif, agar pemerintah bisa bekerja lebih baik.

Sebagai warga negara, kita punya hak untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Kita juga punya hak untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan. 

Jadi, jangan hanya diam dan menunggu, tapi mari kita bersama-sama bergerak dan berkontribusi untuk negara kita.

Seperti yang diungkapkan oleh SIP Law Firm, hukum administrasi negara punya peran penting dalam menciptakan tata kelola yang baik. 

Hukum harus ditegakkan dengan adil dan transparan, tanpa pandang bulu. Kalau hukumnya kuat, praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan bisa diminimalisir.

***

Referensi:

• Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip Good Governance di Indonesia. Journal E-Gov Wiyata: Education and Government, 1(1), 40–52. [https: //journal. wiyatapublisher. or. id/index. php/e-gov/article/download/5/5]
• Detik.com. (2021). Good governance: Pengertian dan prinsip-prinsipnya. [https: //www. detik. com/edu/detikpedia/d-5766029/good-governance-pengertian-dan-prinsip-prinsipnya]
• Sahetapy, A. J. (2022). Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa (Good and Clean Governance). Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH), 2(2), 82-88. [https: //www. jurnal. ummu. ac. id/index. php/jssh/article/download/1588/1106]
• Santosa, P. (2008). Administrasi publik: Teori dan aplikasi good governance. Refika Aditama. [https: //perpustakaan. kasn. go. id/index. php?p=show_detail&id=181]
• Zen, N. H., Frinaldi, A., & Roberia. (2025). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance di Era Digital. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(1), 29-40. [https: //j-innovative. org/index. php/Innovative/article/download/17408/11767/30291]
• SIP Law Firm. (2024, June 28). Hukum Administrasi Negara Ciptakan Good Governance yang Transparan dan Akuntabel. [https: //siplawfirm. id/good-governance/?lang=id]
• Sudrajat, Y. (2024). Analisis Reformasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat). Jurnal Ekonomis: Journal of Economics and Business, 8(2), 1954-1965. [https: //ekonomis. unbari. ac. id/index. php/ojsekonomis/article/viewFile/2169/817]
• Riswati. (2021). IMPLEMENTASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DIGITALISASI TEKNOLOGI DI INDONESIA. Jurnal Media Demokrasi, 3(2), 1-15. [https: //ejournal. ipdn. ac. id/JMB/article/download/2474/1192/]