Mohon tunggu...
#partisipasi publik
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Peran Mahkamah Konstitusi dan Partisipasi Publik
Muhamad Luthfi Aditya
Muhamad Luthfi Aditya
23 Februari 2024 | 2 bulan lalu

Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Peran Mahkamah Konstitusi dan Partisipasi Publik

Begitu banyak yang terkandung dalam setiap pasal undang-undang, tetapi bagaimana sebenarnya undang-undang dibentuk? Serta peran penting MK dan publik.

Ruang Kelas
78
1
0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Rame-Rame Menolak RUU DKJ Setelah Disahkan, Ada Apa Dengan DPR?
Rini Wulandari
Rini Wulandari
07 Desember 2023 | 4 bulan lalu

Rame-Rame Menolak RUU DKJ Setelah Disahkan, Ada Apa Dengan DPR?

Kenapa usulan RUU DKJ0nya menjelang Pilpres 2024 ya, apakah begitu mendesak sekali?.

Vox Pop
220
12
2
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kebermaknaan Partisipasi Publik di Tengah Pusaran Filter Bubble dan Echo Chamber
Inaz Nugroho
Inaz Nugroho
09 Agustus 2023 | 8 bulan lalu

Kebermaknaan Partisipasi Publik di Tengah Pusaran Filter Bubble dan Echo Chamber

Terciptanya echo chamber berdampak pada terisolasinya pengguna sosial media dalam topik atau sudut pandang tertentu

Ruang Kelas
156
12
2
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Dilema Bernama Korupsi
Fauji Yamin
Fauji Yamin
11 Februari 2023 | 1 tahun lalu

Dilema Bernama Korupsi

Sumber : kompas.comKorupsi, sepertinya masih menjadi momok bagi Indonesia. Barang satu ini belum berhasil di tekan. Dari prakteknya, penindakan, pence

Vox Pop
260
14
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Penunjukan Penjabat Kepala Daerah, Lobi Politik vs Partisipasi Publik
Irwan Rinaldi Sikumbang
Irwan Rinaldi Sikumbang
12 Mei 2022 | 1 tahun lalu

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah, Lobi Politik vs Partisipasi Publik

Di balik lobi-lobi politik itu, ditengarai ada kepentingan terkait pemenangan pemilu dan pilkada serentak yang akan digelar pada 2024 mendatang.

Kebijakan
824
54
7
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Maharani Suprobo
Maharani Suprobo
04 Januari 2021 | 3 tahun lalu

Eksistensi Peraturan Wilayah Pesisir Indonesia Berdasarkan Institutional Aspect dari ICM

Eksistensi Peraturan Wilayah Pesisir Indonesia Berdasarkan Institutional Aspect dari Integrated Coastal Management (ICM)AbstrakIndonesia sebagai Negar

Ruang Kelas
311
54
7
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Putri Noor Jehan
Putri Noor Jehan
16 Juli 2020 | 3 tahun lalu

Peran Humas Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Publik Pada Era New Normal

Dampak dari virus Covid 19 sangat luas hingga mengganggu berbagai sektor kehidupan. Selain berdampak bagi kesehatan masyarakat, Covid-19 juga mempenga

Kebijakan
725
3
4
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Meutia Triharini
Meutia Triharini
17 Juni 2020 | 3 tahun lalu

Bangsa Indonesia Berharap Banyak pada RUU Cipta Kerja

Di tengah pandemi Covid-19 yang berkepanjangan pemerintah saat ini harus merancang kebijakan ekonomi dan relaksasi fiskal maupun moneter dalam priorit

Money
94
3
4
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Gusti Karya
Gusti Karya
19 April 2020 | 4 tahun lalu

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Bukan Hal yang Menakutkan

Hukum di Indonesia sudah seharusnya dalam tingkatan modernisasi, sehingga RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat dibutuhkan dalam menuju percepatan dan ak

Money
43
3
4
LAPORKAN KONTEN
Alasan