Kita sebagai warga negara punya hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah harus mendengarkan aspirasi kita dan melibatkan kita dalam setiap proses pembangunan.
Penerapan Nyata dalam Administrasi Negara
Mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam administrasi negara.Â
Administrasi negara adalah jantungnya pemerintahan, tempat di mana semua kebijakan dan program dijalankan. Kalau administrasinya kacau, sulit mengharapkan kemajuan.
Dalam praktiknya, tata kelola yang baik berarti pemerintah harus memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Gak boleh ada pungli, korupsi, atau tindakan diskriminasi.Â
Semua urusan harus diselesaikan dengan adil dan efisien. Seperti yang ditegaskan oleh KASN, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola yang baik.
Kita bisa lihat contoh implementasinya di berbagai daerah.Â
Di Jawa Barat, misalnya, menurut Ekonomis: Journal of Economics and Business, mereka sedang melakukan reformasi tata kelola administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.Â
Mereka berupaya untuk membuat semua proses lebih mudah dan cepat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ribet dengan birokrasi yang berbelit-belit.Â
Kemudian, di Surabaya, E-Journal IPDN menuliskan bagaimana pemerintah daerah di sana sedang mengembangkan tata kelola berbasis digitalisasi untuk memudahkan pelayanan publik.Â
Semua ini adalah contoh nyata bagaimana tata kelola yang baik dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Peran Digitalisasi dalam Tata Kelola Pemerintahan
Di era digital ini, teknologi punya peran yang sangat penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Kita semua sudah merasakan bagaimana teknologi telah mempermudah hidup kita.Â
