Ahmad Humaidi
Ahmad Humaidi Freelance Writer

Mulai Menulis Dari MEDIA NOLTIGA (FMIPA UI), Sriwijaya Post, magang Kompas, Sumsel Post hingga sekarang tiada berhenti menulis... Menulis adalah amalan sholeh bagi diri dan bagi pembaca sepanjang menulis kebenaran dan melawan kebatilan.....

Selanjutnya

Tutup

Politik

Banteng Moncong Putih hanya Cocok Jadi Oposisi

11 Oktober 2018   20:53 Diperbarui: 11 Oktober 2018   21:11 367 0 0

Saat PDI pro Megawati golput tiba2 saja PDI pro Soerjadi merosot. Sebagian besar pendukung dan pemilih PDI mengikuti instruksi Megawati menjadi golput. Berakibat PDI pro Soejadi semaput, tenggelam dan hilang dari perpolitikan Indonesia.

Habis PDI terbit PDIP dengan jualan pembela wong cilik, terdiri dari kader2 militan dan hobinya berdemo di jalan2 sebagai oposisi pemerintahan Presiden BJ Habibie. Tiada hari tanpa mengkritik, menghujat dan menghinakan presiden. Tak ada parpol selain PDIP yang terus-menerus berdemo untuk menggulingkan dan mematikan langkah BJ Habibie menjadi capres.

Dibawah jualan pembela wong cilik, PDIP berhasil meraih suara terbanyak dibandingkan parpol2 lainnya pada Pemilu 1999. Golkar yang sebelumnya selalu berjaya di puncak peraih suara terbanyak harus legowo dibawah PDIP. Berakibat parlemen atau DPR RI dikuasai politisi2 PDIP yang tampil begitu menakutkan bagi siapapun yang menjadi presiden.

Untungnya Megawati yang kalah menjadi presiden dalam Pilpres 1999 masih ditempatkan sebagai wakil presiden. Bahkan menjadi presiden setelah Presiden Gus Dur dipaksa mundur. Karenanya jualan pembela wong cilik, kader2 militan dan demo2 jalanan hilang dari perpolitikan. Semuanya berada di belakang Presiden Megawati berusaha menjaga jangan sampai ada yang mengkritik, mendemo dan memaksa mundur dari parpol manapun.

Hanya saja kegagalan Megawati menjadi presiden dalam Pilpres 2004 membuat PDIP kembali menjadi oposisi sebagaimana sebelumnya. Tiada hari tanpa mengkritik, menghujat dan menghinakan pemerintahan pimpinan Presiden SBY pake label pembela wong cilik.

Begitu pula kegagalan Megawati menjadi presiden dalam Pilpres 2009 membuat PDIP semakin menggila sebagai oposisi. Sampai2 Presiden SBY diserupakan dengan binatang kebo. Tiap kali pemerintah menaikan harga BBM tiap kali itu pula politisi2 PDIP menolak habis2an disertai tangisan dan walk out dari sidang2 DPR. Diperkuat demonstrasi di jalan2 dengan teriakan2 dan orasi2 seolah-olah membela wong cilik dengan cara menghujat Presiden SBY sebagia biang keladi kenaikan BBM.

Untungnya kegilaan PDIP tidak berlanjut karena Presiden SBY hanya bisa dua periode sesuai konstitusi. Padahal kalau konstitusi memungkinkan Presiden SBY menjadi tiga periode niscaya Presiden SBY bakal terpilih lagi dalam Pilpres. Apalagi kalau lawannya capres Megawati.

Meski Megawati tidak menjadi presiden dalam Pilpres 2014 namun petugas partainya Jkw menjadi presiden. Karenanya Megawati seakan-akan menjadi presiden. Sebab apapun yang dilakukan Presiden Jkw yang petugas partai haruslah sejalan dengan Megawati yang menjadi boss partai.

Itu sebabnya selama pemerintahan dibawah Presiden Jkw selama itu pula tidak ada jualan pembela wong cilik, kader2 militan dan demo2 jalanan dari politisi2 PDIP berikut pendukungnya dan pemilihnya. Sebaliknya justru politisi2 PDIP, pendukungnya dan pemilihnya menghambat dan mematikan setiap orang atau sekelompok orang yang mengkritik dan mendemo Presiden Jkw.

Keberadaan PDIP menjadi penguasa ternyata membuat eksekutif tidak ada penyeimbangnya berakibat eksekutif menjadi cenderung korup. Eksekutif tidak lagi berkata, berbuat dan mengeluarkan kebijakan2 yang sesuai konstitusi UUD 1945. Kehidupan berbangsa dan bernegara semakin jauh dari keadilan sebaliknya semakin dekat pada ketidakadilan atau kezaliman.

Dari waktu ke waktu, keberadaan rakyat terutama wong cilik semakin tertindas serupa rakyat terjajah. Dahulu penindasnya penjajah bangsa asing sekarang penindasnya penjajah bangsa sendiri.

Tampaknya PDIP tidak cocok menjadi penguasa. Begitu jadi penguasa lupa membela wong cilik tapi justru berbalik menjadi licik dan membela penguasa licik.

PDIP lebih cocok menjadi oposisi selama-lamanya. Tiap hari berjualan membela wong cilik, kader2 militan dan demo2 jalanan. Legislatif menjadi benar2 berfungsi menjadi penyeimbang bagi eksekutif sehingga eksekutif menjadi cenderung berkata, berbuat dan mengeluarkan kebijakan2 yang sejalan dengan konstitusi UUD 1945.

Hasil dari PDIP yang oposisi membuat kehidupan berbangsa dan bernegara semakin dekat pada keadilan sebaliknya semakin jauh dari ketidakadilan. Presidennya pun terhindar dari sebutan presiden gagal. Buktinya, Presiden SBY dianggap presiden tidak gagal sehingga menjadi presiden dua periode.