Kegiatan ekonomi di kawasan pesisir harus melibatkan masyarakat lokal, terutama nelayan dan petani tambak, agar tidak menimbulkan konflik sosial. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan dapat menjamin keberlanjutan ekonomi sekaligus menjaga fungsi lingkungan.
Hal ini penting mengingat adanya tumpang tindih lahan dengan hak masyarakat setempat yang harus diselesaikan secara adil6.
4. Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelautan Berkelanjutan
Alternatif kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan sesuai dengan zona laut, seperti budidaya perikanan, ekowisata, atau pengembangan zona industri kelautan yang telah diatur dalam tata ruang, dapat dikembangkan. Kegiatan ini dapat dilakukan tanpa harus menerbitkan HGB di atas laut secara langsung, melainkan dengan memanfaatkan kawasan yang sudah diperbolehkan untuk aktivitas ekonomi laut.
5. Penegakan Hukum dan Transparansi
Kasus HGB di laut Sidoarjo yang tengah diselidiki harus menjadi pelajaran penting untuk penegakan hukum yang tegas terhadap penerbitan izin yang tidak sesuai prosedur. Transparansi dalam penerbitan izin dan pelibatan publik dapat meningkatkan kepercayaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
Dengan solusi tersebut, kegiatan ekonomi di kawasan laut Sidoarjo dapat dikembangkan secara legal dan berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan, serta menghindari konflik sosial dan masalah hukum di masa depan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
