Sudah lebih dari satu tahun, atau tepatnya pada 21 November 2019 lalu, Presiden Jokowi membuat sebagian masyarakat terpana karena keputusannya menunjuk tujuh staf khusus dari kalangan milenial. Para milenial yang ditunjuk Presiden Jokowi pun bukan dari sembarang orang, mereka berasal dari aktivis hingga CEO perusahaan besar.
Adapun ketujuh orang tersebut adalah Putri Indahsari Tanjung, Adamas Belva Syah Devara, Ayu Kartika Dewi, Angkie Yudistia, Gracia Billy Yosaphat Membrasar, Andi Taufan Garuda Putra, dan Aminudin Ma'ruf.
Dari ketujuh nama tersebut, terselip beberapa tokoh milenial yang cukup populer. Sebut saja Putri Indah Tanjung, putri pengusaha Chairul Tanjung yang telah aktif bergelut di bidang kewirausahaan berkonsep anak muda sejak usia 15 tahun.
Selain itu, ada juga Adamas Belva Syah Devara, CEO perusahaan pembelajaran daring RuangGuru, yang juga pernah dianugerahi salah satu pengusaha milenial berusia di bawah 30 tahun yang paling berpengaruh di Asia oleh Majalah Forbes. Ia kini telah mengundurkan diri.
Pun lima staf khusus milenial lainnya yang mempunyai sederet penghargaan dan sepak terjang yang tak kalah hebat.
Keputusan Presiden Jokowi untuk menarik anak muda ke ring-1 istana ini digadang-gadang menjadi terobosan untuk membantu memajukan negara dengan cara-cara yang out of the box. Menjadi teman diskusi, ujar Jokowi, ia memercayakan berbagai bidang pada ketujuh anak muda tersebut.
Mulai dari pendidikan, kewirausahaan kreatif, sosial, disabilitas, hingga teknologi dan kebhinekaan dipikul mereka semua. Namun keputusan presiden ini tak sedikit menuai kontroversi. Mulai dari tupoksi mereka yang tak jelas, hingga ihwal gaji puluhan juta perbulannya yang menyita perhatian publik.
Refly Harun, pakar hukum tata negara yang sudah cukup dikenal masyarakat, juga ikut mengomentari keputusan presiden atas ditunjuknya tujuh staf khusus milenial tersebut. Ia mengatakan, tak penting dari kaum mana pun yang presiden tunjuk, baik tua maupun muda. Tetapi, bagaimana cara mengelola birokrasi di istana tanpa kekeliruan dan tumpang tindih.
Ia juga menambahkan, bahwa staf khusus wakil presiden atau yang dikenal sebagai staf khusus kolonial (karena berisi tokoh kaum tua) adalah sebuah kekeliruan. Bahwa presiden dan wakil presiden adalah satu gerbong, yang tak seharusnya masing-masing memiliki staf khusus.
Namun terlepas dari segala kontroversi, realitas kinerja staf khusus milenial juga dipertanyakan. Apa saja yang telah dikerjakan oleh kelima anak muda tersebut selama lebih dari setahun ini?
Setelah apa yang terjadi pada beberapa staf khusus tersebut, sepertinya persepsi positif sebagian masyarakat atas staf khusus milenial telah luntur. Sebut saja isu Program Kartu Prakerja yang bermitra dengan perusahaan yang didirikan salah satu mantan staf khusus milenial, Adamas Belva.
Sebagian masyarakat menilai terpilihnya RuangGuru sebagai mitra pelatihan Program Prakerja terkait dengan posisi Adamas Belva yang berada di sekitar presiden. Namun meski isu tersebut tak terbukti, publik patut mengapresiasi keputusan Adamas Belva yang meninggalkan jabatan staf khusus milenial. Meskipun begitu, keputusannya tersebut justru kembali menjadi kontroversi di masyarakat.
Tak berhenti di sana, kasus yang cukup memalukan adalah skandal surat yang tak sekali terjadi. Terkait potensi maladministrasi ini, Ombudsman mengingatkan bahwa staf khusus hanya bisa menerima dan berdialog, namun tak bisa menerbitkan surat perintah. Pun karena hal ini, Andi Taufan juga meninggalkan jabatannya.
Selain itu, salah satu staf khusus milenial pernah menuliskan kalimat di media sosialnya yang menyinggung salah satu kubu. Tentunya hal ini adalah hal memalukan yang dilakukan oleh pejabat karena memancing permusuhan dan perpecahan.
Berusaha melupakan apa yang telah terjadi, di tengah hiruk pageblug yang berakibat pada segala aspek ini, staf khusus milenial seharusnya menilai saat ini adalah momen yang tepat untuk menunjukkan taring. Indonesia yang lebih dari setengah jumlah penduduknya adalah kaum muda, seharusnya juga mengambil kebijakan yang ramah kaum muda.
Namun hingga hampir setahun pandemi ini terjadi, tak ada satu pun kinerja berarti yang dilakukan staf khusus milenial. Eksistensi mereka pada kaum muda lain pun masih mengalami absen.
Dari tujuh staf khusus milenial yang ditunjuk, empat diantaranya memiliki perusahaan sendiri. Maka wajar bila sebagian masyarakat menilai konflik kepentingan melekat pada diri mereka.
Memerhatikan dengan seksama, segala kontroversi wajar saja terjadi karena mereka yang masih kikuk dalam pemerintahan. Meskipun begitu, hal itu bukan menjadi pembenaran atas kekosongan kinerja dari tiap staf khusus tersebut.
Sebagian masyarakat menilai penunjukan staf khusus milenial tersebut hanyalah pemborosan birokrasi, sekadar pencitraan, hingga terkesan membuang-buang anggaran. Hal ini juga yang membuat tak sedikit masyarakat menuntut presiden membubarkan para pembantunya tersebut.
Mengutip dari Tirto.id, peneliti dari Indo Strategic Research and Consulting Arif Nurul Imam, mengatakan, "Kita tidak bisa berharap karena memang (staf khusus milenial) tak memiliki wewenang lebih. Meski pada awalnya Presiden Jokowi berharap ada terobosan, namun secara riil politik memang berat dan susah. Karena kalah kuat dengan oligarki yang mengitari Presiden."
Kita tunggu saja kehadiran dan gebrakan kelima putra-putri bangsa terbaik ini kedepannya, pun bila itu ada.
