Gielbran Muhammad Noor, Ketua BEM UGM, mengungkapkan bahwa ia mengalami tekanan setelah memimpin protes terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Â
"Yang paling keras bentuk intimidasi itu ketika ada oknum mengaku intel datang ke fakultas saya beberapa hari lalu. Dia ke dekanat untuk meminta biodata diri saya," pernyataan Gielbran disampaikan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023.
Pada tanggal 8 Desember 2023, BEM UGM menyelenggarakan demonstrasi mimbar bebas yang melibatkan pemasangan spanduk besar yang menampilkan gambar Presiden Joko Widodo dengan judul 'Jokori sebagai Alumnus Paling Memalukan' yang ditempatkan di Bundaran UGM.
Ketua BEM UGM menyatakan bahwa dirinya mengalami berbagai bentuk tekanan, mulai dari kedatangan pihak intel hingga paparan data pribadi dan doxing yang melibatkan keluarganya.
Di samping itu tersebar pula leaflet yang merusak reputasi Gielbran dengan narasi menyatakan bahwa tindakannya dipengaruhi oleh motif politik.
Poster itu menyebar di wilayah Kabupaten Sleman, mengklaim bahwa orang tua Gielbran adalah calon legislatif atau caleg dari partai yang berlawanan dengan pemerintahan Jokowi. Gielbran menegaskan bahwa orang tuanya tidak terafiliasi dengan partai politik apa pun, dan ia memilih untuk merespons tuduhan tersebut dengan sikap tenang terhadap serangan anonim tersebut.
"Kami sayangkan aksi aksi intimidasi seperti itu. Intimidasi itu tidak akan membuat kami takut bersuara," kata Ketua BEM UGM, Gielbran Muhammad Noor.
Walaupun dihadapkan pada tekanan atau intimidasi, Gielbran menegaskan bahwa dukungan moral yang besar tetap mengalir kepadanya dari berbagai kalangan, khususnya dari mahasiswa dan dosen di lingkungan UGM.
Gielbran menguraikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan bersama BEM UGM adalah bagian dari inisiatif murni untuk mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dianggapnya melenceng.
Beberapa fokus perhatian melibatkan keputusan kontroversial di Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, penurunan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kebijakan yang dianggap tidak mendukung kepentingan rakyat, seperti Undang-Undang Cipta Kerja.
