Mohon tunggu...
Ahlan Mukhtari Soamole
Ahlan Mukhtari Soamole Mohon Tunggu... Menulis untuk menjadi manusia

Perjalanan hidup ibarat goresan tinta hitam yang mengaris di atas kertas maka jadilah penah dan kertas yang memberikan makna bagi kehidupan baik pada diri, sesama manusia dan semesta dan Ketekunan adalah modal keberhasilan.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Dari Kudeta ke Politik

13 Maret 2021   11:59 Diperbarui: 13 Maret 2021   16:45 140 3 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Dari Kudeta ke Politik
Sumber Gambar: https://www.cnbcindonesia.com

Oleh: Ahlan Mukhtari Muslim Soamole*

Kudeta seringkali dijadikan cara alternatif untuk mempertahankan kekuasaan. Kudeta berhasil dapat membawa keuntungan besar namun sebaliknya kudeta gagal dapat memicu malapetaka kehancuran. Kerapkali kudeta selalu ditampilkan dengan peran militer nampak mengatur jalannya kudeta. Keterlibatan militer dalam proses itu dimulai dari lembaga-lembaga khusus telah menjalankan segala partisipasinya terhadap agenda-agenda Negara.

Di Amerika Serikat, CIA merupakan institusi dianggap banyak turut campur tangan suatu kudeta tertentu. Segala cara, pola dilakukan untuk bisa menimbulkan suatu empati khas, dapat diterima kemudian menjadi senjata melumpuhkan. Alih-alih kudeta beberapa pemimpin di Negara kaya sumber daya alam selalu membangun empati kepedulian demokrasi, nyatanya demokrasi menjadi simbol untuk melanggengkan kekuasaan. Persis diungkapkan Dian Yanuardi dalam Noam Chomsky (2008). Berbagai wacana ideologis disiapkan tuk mengukuhkan hegemoni imprealisme diantaranya menggembar-gemborkan demokrasi, humanitarianisme, hak asasi manusia, pasar bebas dan kesejahteraan, pemerintahan bersih dan baik, namun wacana-wacana dikerjakan mempermudah akumulasi laba oleh negara-negara maju sebagaimana AS pada negara-negara pinggiran. Kekuasaan adidaya pada dasarnya eksploitatif, penguasaan sumber daya alam mineral, minyak bumi, gas dll sifat eksploitatif itu kecenderungan melahirkan kekuasaan dan penindasan. Alih-alih kudeta terjadi ialah gerakan kelompok militer telah dipersenjatai atau dibekali kemampuan strategis untuk dapat menduduki kekuasaan.

Beberapa sejarah menggambarkan aktivitas militer terutama petinggi komando memiliki perkoncoan dengan kekuasaan elit (oligark) perkoncoan mendatangkan kekuasaan menguasai sumber daya alam, sebagaimana kisah kudeta presiden Venejuela Chaves bulan April 2002 disambut euforia di Washington, karena keterlibatan CIA dengan elit Venezuela untuk menggulingkan Chaves, disebut orang-orang Chili sebagai tragedi 11 september 'kecil mereka' ketika pada tahun 1973 pemimpin mereka terpilih secara demokrasi dari kalangan sosialis, Salvador Allende digulingkan dalam suatu kudeta berdarah oleh Auguste Pinochet.

Kudeta Soekarno dilakukan tak lepas dari kebijakan-kebijakan kontra Soekarno terkait eksploitasi sumber daya alam, CIA diduga berperan penting dalam lengsernya Soekarno menjadikan seorang militer sebagai eksekutor, dalam strategi China kuno ditulis oleh Ghao Yuan (1952) membunuh dengan pisau pinjaman (jie dao sha ren) memanfaatkan sumber daya orang lain untuk keuntungan sendiri. Falsafah strategik nampak digunakan CIA untuk mengkudeta Soekarno melalui komando Jendral Soeharto dikenal dengan Supersemar pengambialihan kekuasaan jangka panjang. Kerapkali agenda digulirkan ialah penyelamatan demokrasi tiba-tiba menjadi sarang rencana kudeta.

Menurut David Harvey (2010) di Irak Amerika Serikat mengklaim kepentingan untuk menegakkan demokrasi padahal sebenarnya mereka pernah menggulingkan pemimpin Iran terpilih secara demokratis yaitu Mosadegh pada tahun 1953 dan mendukung diktator Sher Iran. Kokohnya kekuasaan militer hanya mampu di tepis melalui gerakan sosial atas rasa kepedulian terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Gerakan sosial kerapkali implikasi secara menyeleuruh terhadap segala gerakan berupa revolusi. Di Bolivia perwujudan gerakan sosial dari masyarakat adat menjadi gerakan sosial menentang elit maupun rezim menindas.

Tradisi militansi gerakan Cocaleros sebagai bagian dari gerakan didapati sepanjang sejarah bangsa Bolivia, sebagaimana pada perang air 2000 dan perang gas 2003 sebagai bagian dari proyek neoliberalisme dijalankan di Bolivia, presiden Hugo Banzer (1997-2002) melakukan kebijakan privatisasi sistem distribusi air di Coc Habamba mengeluarkan UU 2029 melalui kesepakatan kongres tanpa konsultasi publik dan sosialisasi kepada masyarakat artinya reformasi privatisasi air melalui penjualan perusahaan air milik publik (pemda) ke swasta, kebijakan privatisasi seperti ini pada gilirannya menyulut kemarahan publik khususnya munculnya gerakan sosial (Nur Imam Subono, 2017). Upaya mengkudeta adalah mengokohkan kekuasaan, secara fundamental kudeta merupakan bagian dari perkoncoan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara sepihak.

*Ditulis oleh Ahlan Mukhtari Muslim Soamole (Penulis adalah pegiat Belajar Filsafat dan Politik)

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x