Masihkah Pejabat Dipercaya?

Oleh : Ahlan Mukhtari Soamole*

Pada akhir 2020 ini 'pesta' mengagunggkan itu akan tiba yaitu pesta demokrasi, sederet pejabat tampil memukau untuk memperebutkan kekuasaan, tak hanya pejabat sekelas dengannya pengusaha pun tampil untuk memperebutkan kekuasaan itu.

Kedua subjek itu memiliki kendaraan 'perahu' partai politik sebagai persyaratan mudah didapatkannya pertama, pejabat memiliki cost politic untuk memperoleh kendaran atau bila pejabat itu terukur, teruji integritasnya sebagai pejabat berfungsi membangun peradaban negara maka secara praktis politik telah melalui mekanisme politik prosedural secara signifikan.

Bagaimana dengan pengusaha identik memiliki cost politic besar, mudah memperoleh instrument kendaraan politik. Era keterbukaan pasar bebas (free marketing) memungkinkan demokrasi dironrong oleh suatu kapitalisme, modal sebagai pilar demokrasi.

Tak khayal bilamana sikon itu memungkinkan oligarki untuk terus-menerus berkuasa. Oligarki akan memudahkan para pengusaha dengan politik praktis, menjalankan berbagai program untuk menguasai kekayaan alam atau menindas.

Menurut Thomas Ferguson dalam rahasia kebohongan dan demokrasi, Noam Chomsky (2016) mengungkapkan suatu teori investor politik yaitu negara dikendalikan oleh koalisi para investor politik yang bergabung demi kepentingan bersama sehingga segala aspirasi maupun kebutuhan masyarakat terpinggirkan.

Demokrasi ideal sebagaimana arti demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat (from the people by the people for the people) hanya ungkapan seremonial nampak dalam segala kebijakan dewan rakyat di parlemen. Seremonial pejabat tergambarkan secara langsung memungkinkan kebebasan investor politik untuk memperkokoh kekuasaan oligark.

Pantaskah pejabat atau pengusaha menjadi harapan di tengah krisis melanda terutama krisis kepemimpinan. Keberpihakan pada rakyat merupakan keutamaan dasar kepercayaan (trust) menyelaraskan segala kepentingan bersama. Ada 2 perbedaan besar suatu ketauladanan antara pejabat dan pemimpin, seorang pemimpin dapat dikatakan pejabat, namun seorang pejabat belum dapat dikatakan sebagai pemimpin. 

Secara sprituil, pemimpin itu memiliki tanggung jawab luas, tanggung jawab terhadap diri, manusia (publik) dan alam. Konsekuensi logis pemimpin adalah proses perjalanan menuju kemanusiaan dengan menjalankan tugas sebagai pemimpin menciptakan keadilan dan kemakmuran meletakkan nilai menjaga dan melestarikan bumi.

Secara sosio-epistem, tugas pemimpin memastikan suatu kesejahteraan jiwa dan raga manusia, Jjwa terdapat kemerdekaan. Dan raga mampu menumbuhkan motiv spirit kehidupan. Upaya untuk menentang ketertindasan implikasi pada kehidupan MBS (miskin, bodoh dan sakit-sakitan), Anwar Arifin (2018).

Pejabat hanya memegang jabatan praktis politik, pejabat tendensi kemerosotan moral tak terbendung dari segenap cara-cara destruktif. Banyak pejabat telah tersangkut kasus korupsi, suap menyuap atau kepentingan segelintir orang. 

Pejabat tak mampu mengetengahi antara moral dan intelektual akan mempercepat suatu keruntuhan peradaban, sebab kepemimpinan mutakhir adalah kepemimpinan menyelaraskan antara moralitas dan intelektualitas.

Politik Sebagai Jalan kemanusiaan

Peradaban kota maju merupakan peradaban kota melengkapi kehidupan manusia dengan segala kebijakan berpihak atau menentang kezaliman. Rupanya negara tak mampu membentengi pilar peradaban itu dengan pembangunan manusia berarti. Negara surplus otoriterianisme krisis kemanusiaan. Kerapkali menjadika kekuasaan untuk kemanfaatan segelintir orang.

Kebijakan itu merupakan rentetan peristiwa dari kebijakan investor politik eksploitatif. Seyogyanya, bilamana politik mengharuskan pola pembangunan autentik maka praksis politik bertentangan dengan keluhuran dapat dikontrol atau pengendalian tak biasa pada kekuasaan oligark. 

Nilai luhur politik adalah jalan kemanusiaan, merekonstruksi politik secara dinamis untuk keberadaban masyarakat sebaliknya, politik di bawah kelompok eksploitatif (baca; kartel politik) maka politik itu selalu menghasilakn kedunguan dan ketidakberadaban dalam dinamika suatu politik, semestinya menjadi pergulatan untuk menentukan arah pembangunan manusia berkeadaban itulah sesungguhnya nilai keluhuran politik.

*Ditulis oleh Ahlan Mukhtari Soamole (Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana UMI Makassar/ Pegiat Belajar Filsafat)