Pejabat hanya memegang jabatan praktis politik, pejabat tendensi kemerosotan moral tak terbendung dari segenap cara-cara destruktif. Banyak pejabat telah tersangkut kasus korupsi, suap menyuap atau kepentingan segelintir orang.Â
Pejabat tak mampu mengetengahi antara moral dan intelektual akan mempercepat suatu keruntuhan peradaban, sebab kepemimpinan mutakhir adalah kepemimpinan menyelaraskan antara moralitas dan intelektualitas.
Politik Sebagai Jalan kemanusiaan
Peradaban kota maju merupakan peradaban kota melengkapi kehidupan manusia dengan segala kebijakan berpihak atau menentang kezaliman. Rupanya negara tak mampu membentengi pilar peradaban itu dengan pembangunan manusia berarti. Negara surplus otoriterianisme krisis kemanusiaan. Kerapkali menjadika kekuasaan untuk kemanfaatan segelintir orang.
Kebijakan itu merupakan rentetan peristiwa dari kebijakan investor politik eksploitatif. Seyogyanya, bilamana politik mengharuskan pola pembangunan autentik maka praksis politik bertentangan dengan keluhuran dapat dikontrol atau pengendalian tak biasa pada kekuasaan oligark.Â
Nilai luhur politik adalah jalan kemanusiaan, merekonstruksi politik secara dinamis untuk keberadaban masyarakat sebaliknya, politik di bawah kelompok eksploitatif (baca; kartel politik) maka politik itu selalu menghasilakn kedunguan dan ketidakberadaban dalam dinamika suatu politik, semestinya menjadi pergulatan untuk menentukan arah pembangunan manusia berkeadaban itulah sesungguhnya nilai keluhuran politik.
*Ditulis oleh Ahlan Mukhtari Soamole (Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana UMI Makassar/ Pegiat Belajar Filsafat)
