DPR yang Makan Cempedak, Rakyat dan Polisi yang Berbenturan di Lapangan

Rakyat dan Polisi kembali dibenturkan akibat omongan ataupun perbuatan segelintir orang. Rakyat dan Polisi kembali bentrok hingga memakan korban jiwa. Affan Kurniawan di Jakarta, Rusdamdiansyah di Makassar harus meninggal dunia akibat aksi demonstrasi berkepanjangan.

Penjarahan telah terjadi, walau hanya rumah-rumah anggota dewan plus menteri keuangan, dan semoga tidak ada lagi aksi penjarahan terhadap rumah atau toko-toko lainnya. Cukuplah rumah Uya Kuya, Eko Patrio, Ahmad Sahroni dan meteri keuangan yang dijarah sehingga jadi pembelajaran bahwa 'Mulutmu Harimamu'.

Semoga tidak ada lagi penjarahan dan demo yang menjurus anarkis. Cukuplah, mari kita sudahi demonstrasi dan semoga pemerintah berbenah dan mau menerima tuntutan para demonstran.

Dan, tuntutan mereka juga adalah tuntutan kita, dimana terwujudnya Akuntabilitas Hukum dan antikorupsi. Massa menuntut penegakan hukum yang transparan dan cepat, khususnya terkait kasus korupsi seperti proyek jalur kereta yang melibatkan pejabat daerah, serta memperbaiki komunikasi publik agar kepercayaan masyarakat pulih.

Adanya Reformasi dan Evaluasi Lembaga Negara, termasuk evaluasi menyeluruh DPR, Polri, dan kebijakan daerah. Di beberapa daerah, tuntutan reformasi DPR dan Polri, serta penolakan kebijakan yang merugikan masyarakat lokal seperti penetapan Taman Nasional Meratus.

Isu ekonomi rakyat dan perburuhan, masyarakat yang tergabung dalam gelombang demonstrasi buruh menuntut adanya kenaikan upah minimum, penghapusan outsourcing, penolakan PHK, pengesahan RUU ketenagakerjaan yang pro-pekerja, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta penguatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Tuntutan ini diperkuat oleh penolakan terhadap rencana kenaikan tunjangan anggota DPR yang dianggap fantastis, dan penolakan atas kebijakan fiskal yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil dalam kondisi ekonomi yang memburuk, terutama di tengah kenaikan biaya hidup dan PHK massal.

Demonstran juga menuntut pertanggungjawaban atas insiden kekerasan aparat, termasuk meninggalnya pengemudi ojol saat demonstrasi.

Nah, kalau saya sih menambahkan adanya kesetaraan gaji dan tunjangan antara anggota dewan dengan guru dan dosen, sehingga terjadi kesejahteraan sosial yang berkeadilan, bukan kejomplangan seperti yang terjadi, dimana gaji anggota dewan fantastis, sementara gaji guru honorer sangat kecil.

Apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini telah mengajarkan kita bagaimana agar kita menjaga lisan dan perbuatan, apalagi anggota dewan, yang dipilih oleh rakyat dan apapun ceritanya telah membuktikan bahwa Kedaulatan itu Masih ada Ditangan Rakyat...