Hari Pemberantasan Korupsi Sedunia atau Hari Anti Korupsi Sedunia diperingati setiap tanggal 9 Desember setiap tahunnya. Peringatan ini ditetapkan melalui Konvensi PBB Melawan Korupsi pada 31 Oktober 2003 dan hasil konvensinya berupa resolusi 58/4 mulai berlaku 9 Desember 2005.
Korupsi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Majelis, mendorong semua negara dan organisasi integrasi ekonomi regional yang berkompeten dalam menandatangani dan meratifikasi Konvensi PBB melawan Korupsi. Hal itu diadakan untuk memastikan pemberlakuan Hari Anti Korupsi Sedunia secepatnya.
Di Indonesia, perjalanan panjang memberantas korupsi muncul ketika sebuah lembaga negara yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi terbentuk yakni KPK. Padahal agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 itu terbilang telat. Pembahasan RUU KPK, merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam pemberantasan korupsi.
Keterlambatan pembahasan RUU KPK, dilatarbelakangi oleh banyak sebab. Seperti, perubahan konstitusi uang berimplikasi pada perubahan peta ketatanegaraan, kecenderungan legislative heavy pada DPR, dan kecenderungan tirani DPR.
Keterlambatan pembahasan RUU KPK salah satunya juga disebabkan oleh persoalan internal yang menimpa sistem politik di Indonesia pada era Reformasi. Nah, tujuan Hari Anti Korupsi Sedunia ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan korupsi dan dampak negatifnya terhadap seluruh masyarakat.
Sebab, korupsi menyangkut penyalahgunaan kekuasaan yang diyakinkan oleh perilaku tidak jujur dan tidak etis yang menuju pada keuntungan pribadi saja. Meski demikian, Semua negara tidak ada yang sepenuhnya bebas dari korupsi. Namun tidak memungkiri, ada beberapa wilayah dan negara yang kurang terpengaruh akan korupsi.
Korupsi ini, memicu kehancuran dengan eksploitasi, ketidakstabilan politik dan ekonomi negara, kematian anak, standar pendidikan yang buruk, perusakan lingkungan, bahkan terorisme. Saat ini, banyak orang memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia dengan membantu masyarakat miskin yang terdampak korupsi di negaranya.
Walau terkesan lambat dan ketidakseriusan pemerintah dengan adanya statement pelemahan KPK, namun saya percaya dengan Pemerintahan Sekarang yang berkomitmen penuh untuk tetap menguatkan KPK dan percaya dengan tidak mengintervensi KPK untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
Pada Hari Antikorupsi Sedunia, Presiden Joko Widodo atau biasa dipanggil Pak Jokowi mengajak semua pihak agar membiasakan diri dengan nilai-nilai integritas dan kejujuran sejak dini. Beliau di awal pembentukan Kabinet Indonesia Maju Jilid II selalu dengan tegas berucap: jangan korupsi!
Seorang pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD. Pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini. Saya percaya KPK bekerja secara transparan, terbuka, dan profesional.
Puncaknya, ketika Pak Jokowi menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2020 secara virtual melalui konferensi video dari Istana Negara Jakarta pada Rabu, 16 Desember 2020. Pada sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sistem pencegahan kunci utama pemberantasan korupsi. Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Menurut Pak Jokowi, kunci suksesnya pemberantasan korupsi adalah adanya kegigihan, konsistensi, dan orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Presiden juga mengatakan budaya malu korupsi harus ditumbuhkan.
"Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup ruang bagi terjadinya korupsi. Dan, perlu tindakan yang adil dan kosisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi," kata Presiden Jokowi saat berpidato secara virtual pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/12/2020).
Presiden Jokowi secara tegas menyatakan, dengan langkah-langkah yang sistematis dan sistemik dari hulu ke hilir, KPK bersama aparat penegak hukum lainnya akan semakin efektif memberantas korupsi, memberantas kemisknan, dan mengurangi pengangguran dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Disebutkan orientasi dan mindset dalam pengawasan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi, sebab profesionalitas aparat penegak hukum menempati posisi sangat sentral dalam penindakan dan pencegahan.
Semoga Hari Anti Korupsi Sedunia ini dapat kita pahami lebih baik dan kita implementasikan untuk mencegah sejak dini perilaku korupsi demi Indonesia Maju...
