Karena bila rasa "sehati dan sepenanggungan" belum dimiliki oleh semua orang di negeri ini, di mana masih ada yang dengan egois dan mau menang sendiri mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompoknya, maka keberhasilan pelaksanaan protokol kesehatan yang direkomendasikan tidak akan membawa hasil secara maksimal.
Tentu sudah menjadi rahasia umum, di banyak tempat masih ada orang-orang yang keluar rumah meskipun tidak perlu-perlu amat. Mungkin untuk sekedar berjalan-jalan atau istilahnya "membuang" kejenuhan selama berada di rumah.
Bila alasan keluar rumah adalah untuk bekerja atau mencari uang untuk memenuhi kebutuhan dapur, tentu tidak dapat dipersalahkan begitu saja. Bisa saja mereka-mereka ini dan keluarganya belum tersentuh oleh bansos (bantuan sosial) yang diberikan oleh pemerintah.
Karena dalam kenyataannya, sebagian warga masyarakat yang tinggal di daerah tertentu, masih ada yang belum memiliki KTP penduduk lokal yang menjadi "syarat" penerima bansos tersebut.
Barangkali dalam situasi seperti ini, Ketua RW atau Ketua RT perlu rajin-rajin mendata warganya secara rutin, dengan "tetap" memasukkan nama-nama setiap warga yang tinggal di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya - tanpa terkecuali, meskipun belum ber-KTP penduduk lokal di wilayah tersebut. Dengan begitu untuk sementara waktu mereka bisa tetap nyaman dan aman berada di rumah saja.
Per 30 Mei 2020, jumlah kasus positif di seluruh Indonesia sudah mencapai angka 25.773. Jumlah ini naik 557 kasus dari hari sebelumnya, dengan keseluruhan jumlah pasien dirawat sebanyak 17.185 orang, meninggal 1.573 orang, dan sembuh 7.015 orang. Data yang dipaparkan GTPP Pusat menyebutkan bahwa sebanyak 414 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia terkena dampak covid-19 ini.
Meskipun pada tanggal tersebut dilaporkan ada 10 provinsi yang melaporkan "tidak adanya penambahan" kasus baru (Aceh, Jambi, Kalimatan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Riau, Maluku, dan Sulawesi Barat); namun data tersebut bukan berarti bisa dijadikan patokan oleh semua pihak, termasuk warga masyarakat untuk "memperlonggar" pelaksanaan protokol kesehatan. Apalagi dari ke-10 provinsi tersebut, dalam beberapa hari sebelumnya ada provinsi-provinsi yang mengalami peningkatan kasus secara signifikan!
Artinya, dalam situasi demikian, semua pihak harus tetap bisa menahan diri dan disiplin terhadap imbauan yang sudah disampaikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah jauh-jauh hari sebelumnya!
Sikap demikian sangat sesuai dengan butir kedua pengamalan sila Persatuan Indonesia yang berbunyi, "Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa".Â
Pertanyaan yang masih sering muncul dalam benak saya (dan semoga Anda juga) adalah: "Apakah kita semua rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam situasi pandemi ini?" Ataukah kita justru "hanya" rela berkorban bagi kepentingan kita pribadi dengan mengabaikan protokol kesehatan yang diberlakukan di daerah kita masing-masing?
Bila dalam situasi terkepung pandemi covid-19 ini kita dapat secara bersama-sama mengembangkan sikap "Gotong Royong" seperti yang diamatkan oleh Bung Karno dalam konsep Ekasila yang pernah dikemukakan di hadapan peserta sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai; saya secara pribadi optimis (dan semoga Anda juga) bahwa sebagai bangsa kita akan "berhasil" melewati pandemi ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya!
