Dari pihak Menteri Erick sendiri saat ini sudah mengambil langkah strategis antara lain penerbitan surat edaran untuk meluruskan penggunaan fasilitas umum milik BUMN yang seharusnya gratis. Tetapi itu belum cukup dan cenderung recehan. Menu utama yang harus dihajar yaitu soal kontrak-kontrak BUMN yang bermasalah.
Apa yang dikatakan stafsus juga sebagian sudah benar secara normatif. Tinggal pembuktian dalam tataran real, dan semoga sudah menyeluruh menyentuh area BUMN yang basah-basah.
Demikian seputar kabar reshuffle pagi ini yang mungkin benar tak (segera) terjadi, dalam hubungannya dengan BUMN. Bagaimanapun keinginan Jokowi menjadikan BUMN sehat sebagai lokomotif penggerak ekonomi perlu didukung penuh. Erick Thohir ada di situ untuk membantu mewujudkannya.***
