Berbeda jika pengusutannya dilakukan lewat jalur forensik digital. Dan bagi BKN sendiri justru seharusnya mendukung untuk membuktikan bahwa internal lembaga tersebut memang bersih dan berintegritas.
Selain masalah biaya, penulis yakin bahwa pihak peserta juga  mayoritas tak akan setuju ide ujian ulang SKD 2021. Mempersiapkan ujian itu tidak gampang. Dan apakah karena segelintir oknum melakukan kecurangan lalu semua peserta harus terkena akibatnya?
Berdasarkan logika itu jangan-jangan Junimart memang sedang mendesak aparat untuk mengaudit server BKN. Hitungannya, solusi yang ia tawarkan itu nyaris mustahil dan artinya audit server BKN jauh lebih masuk akal.
Apa sih untungnya mengurusi "dapur" Â pekerjaan orang? Kadang terbetik pikiran seperti itu.
Begini. Soal orang titipan itu di dunia kerja adalah hal yang lumrah. Dalam perusahaan swasta sangat jamak jika kerabat keluarga pemilik bisa langsung masuk posisi elit tanpa harus bersusah payah meski berarti menyingkirkan karyawan lain yang berpengalaman. Tetapi PNS itu digaji oleh pemerintah lewat APBN milik negara; bukan milik keluarga. Artinya semua warga seharusnya berhak memperoleh kesempatan yang sama. Â Demokratis-meritokratis.
Meskipun kecewa karena kasus kecurangan CPNS ini seperti tak tersentuh oleh aparat pemerintah --termasuk 7 tahun era Jokowi lalu--, tapi penulis berharap mudah-mudahan ke depan segera ada perbaikan. Idealnya  tentu para abdi negara kita adalah figur-figur yang memang layak dan berkompeten. Gajinya kan juga stabil plus kebal pandemi.
Mari kita tunggu bersama, apakah kecurangan SKD CPNS akan diisolir sebatas komputer peserta ataukah investigasi akan segera dilakukan untuk menelusur server sekalian oknum-oknumnya yang terlibat.***
