Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi telah memutuskan menolak semua dalil kecurangan dalam Pemilihan Presiden 2024
Dengan memahami hubungan ini, kita mungkin bisa mengambil pelajaran bahwa kejujuran dan transparansi adalah kunci, tidak hanya di arena pertandingan.
terjadi tindak kecurangan proses seleksi CPNS di Kabupaten Buol tahun 2021
indikasi kecurangan dan pelanggaran etika dalam pemilihan umum tahun 2024.
KPU di kritik adanya kecurangan oleh paslon 01 dan paslon 03, melibatkan Aparatur Sipil Negara
Negara banyak dirugikan di sektor pertambangan akibat terjadi kecurangan. Kolaborasi pemerintah, industri, dan perusahaan teknologi menjadi kunci
Sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) tak ubahnya seperti perang oleh para ahli hukum.
Paslon 1 dan 3 menantang hasil KPU! Gugatan diajukan ke MK setelah Prabowo-Gibran diumumkan sebagai pemenang Pemilu 2024.
Buruknya pemilu kali ini telah abaikan asas jujur dan adil. Berbagai aturan dilanggar, seolah tak mau hiraukan gugatan rakyat pun akademisi
Membangun sistem politik yang adil, transparan, dan berintegritas adalah kunci untuk mencegah praktik curang dalam pemilu
Gerakan penentang hari ini adalah seperti gerakan kanak-kanak. Ketika Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menuntut KPU diaudit menyeluruh karena curang,
Lembaga advokasi BPJS Watch mengatakan, "realita sesungguhnya" bahwa video seorang petugas medis yang menunjukkan perbedaan antara layanan BPJS
Berapa persen pelaksanaan pemilu di Intan Jaya ini yang dilakukan dengan benar? Praktik sangat kotor sudah terjadi di Intan Jaya.
Dibalut dalam kedok kejujuran, tersembunyi kebohongan yang mengguncang fondasi kehidupan mereka
Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyak
tindakan kecurangan akademik di kalangan mahasiswa akuntansi merupakan fenomena umum di berbagai perguruan tinggi.
Wacana Hak Angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024 mengundang polemik karena dinilai sarat dengan politisasi hasil Pilpres 2024
Dalam aturan pemilu, jika terjadi sengketa hasil pemilu maka penyelesaiannya pada MK. Pengajuan Hak Angket adalah sikap pecundang politik.
Perdebatan Memanas! Dukung atau Tolak? Ganjar Pranowo vs. Guspardi Gaus. Baca Artikel Terpanas!
