Soal banjir Kalsel ini pemerintah rupanya sedang dikejar. Apalagi ada nama Erick Thohir sebagai pemilik salah satu tambang batubara.
Tambang-tambang raksasa itu dan lahan sawit yang luasnya sekira 65% wilayah Kalsel ditengarai menjadi penyebab banjir terbesar di wilayah tersebut dalam 50 tahun terakhir. Penyebab alami lain seperti tekanan pasang dari laut dan curah hujan ekstrim diabaikan.
Dosa Jokowi yaitu kurang kontrol dalam mengawasi eksploitasi batubara dan sawit di Kalsel. Soal sejak kapan tambang dan sawit mulai beroperasi, izin konsesi dari pejabat siapa, pada masa presiden siapa, rupanya tidak penting. Yang disorot adalah masalah konservasi lingkungan yang dipersepsikan telah diabaikan pemerintah sekarang.
Untuk alasan-alasan itu berkurangnya kekuatan oposan tidak berbanding lurus dengan kesantuyan tim kabinet dalam bekerja. Publik mengharapkan Jokowi mampu mengatasi berbagai persoalan yang semakin kompleks dengan solusi kongkrit. Dan harus, kalau tak ingin ekonomi minus terus.
Pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir setahun masih terus merangkak naik secara signifikan. Angka kasus baru sudah mencapai belasan ribu per hari padahal angka dua ribu saja dulu sudah dianggap puncak.
Di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan lempar handuk meminta pusat untuk turun tangan. Jakarta dari awal bertahan sebagai juara Covid.
Ada baiknya jika Jabodetabek dianggap satu kewilayahan Satgas Covid khusus menimbang karakteristik pergerakan warga. Interaksi komuter harian dari tiga provinsi --Banten, DKI, Jabar-- plus lalu lintas internasional di Bandara Soetta berlangsung secara intens.
Di wilayah lain seperti Bandung, Jogja, Surabaya, dan kota-kota satelit masing-masing perlu mendapat perhatian serupa dalam skala yang lebih kecil.
Kunci penyebaran penyakit menular salah satunya adalah lalu lintas dan interaksi manusia beserta faktor-faktor pendukungnya. Cara berpikir kita mestinya mengikuti bagaimana pola mobilitas warga yang mendahului proses penyebaran wabah. Bukan penanganan terkotak-kotak secara kaku berdasarkan wilayah administrasi.
Menkes Budi Sadikin melihat lubang besar itu. Mengordinir puskesmas saja terkendala otonomi daerah.
