Kemudian, jika mengukur ancaman konflik horizontal yang mungkin terjadi maka turunnya TNI Kodam Jaya berada pada saat yang tepat sebelum semuanya terlambat.
Jika Satpol PP dan polisi saja dianggap sepele lalu apakah ketertiban mau diserahkan ke ormas seperti Banser begitu? Yang nanti akan berhadapan dengan FPI dan ormas-ormas pendukung Gubernur Anies Baswedan?
Bukti bahwa rakyat mendukung TNI adalah jejeran karangan bunga simpati di depan markas Kodam Jaya. Ungkapan perasaan warga itu adalah bentuk ekspresi silent majority yang enggan ikut gaduh namun sudah tak sabar menunggu ada tindakan nyata.
Pernyataan Gatot Nurmantyo bahwa TNI saat ini seperti zaman orba sangat disayangkan. Justru hal itu sekaligus mengundang pertanyaan, apakah ketika ia menjadi panglima dahulu telah terjadi pembiaran?
Gatot juga harus pandai-pandai bertenggang rasa, misalnya kepada Titiek Soeharto sebagai keluarga Cendana yang kerap hadir dalam acara KAMI. Mengatakan ABRI sebagai alat politik orba di satu sisi adalah pengakuan, tetapi di lain pihak hal itu juga berarti mencoreng muka kawan sendiri.
Tampaknya Gatot sedang mengalami krisis wacana setelah sebelumnya berbicara tentang jihad dan menyoal pemimpin yang dituding "menjual" TNI. Kesulitan mencari celah serangan tampak jelas karena isu lama andalan yaitu kebangkitan PKI sepertinya tak bisa lagi dipakai.
Setelah Luhut mondar mandir ke Gedung Putih maka wacana komunisme dengan sendirinya redup. Pasti gengsi juga mengangkat soal itu karena seolah-olah tak ikut perkembangan berita.
Yang perlu dilakukan Gatot barangkali clue-nya sudah disampaikan lewat gesture Anies Baswedan tempo hari: baca buku. Banyak gagasan yang melampaui permasalahan jika Gatot memang seorang sosok negarawan. Kualitas itulah yang diperlukan untuk sampai pada level mampu meng-counter istana secara cerdas.
Kembali pada kaitan pernyataan mengenai TNI yang saat ini disebut seperti orba, ada baiknya Gatot membaca sejarah; misalnya tentang tragedi Tanjung Priok yang terkenal itu. TNI zaman Jokowi --percayalah-- tak akan dibiarkan melakukan kekejaman seperti itu meski kamtibmas harus ditegakkan.
Salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.***
