Sudahkah Visi Misi BUMN Menjawab Mandat Negara dan Tantangan Zaman?

1. Lensa Strategis - Menentukan Arah dan Relevansi

Visi adalah penunjuk arah jangka panjang, sedangkan misi menuntun langkah sehari-hari. Pertanyaan mendasarnya: apakah visi-misi BUMN hari ini benar-benar mampu membaca arus besar dunia - digitalisasi, transisi energi, perubahan iklim, hingga ketahanan pangan? Tanpa arah strategis yang jelas, semua lensa lain kehilangan pegangan.

Di sisi lain, misi tidak boleh berhenti sebagai kalimat normatif. Ia harus berakar pada core business yang membedakan BUMN dari pelaku usaha lain, sekaligus mencerminkan competitive advantage yang bisa dikembangkan secara berkelanjutan. Jika visi adalah peta yang menunjukkan tujuan akhir, maka misi adalah jalan setapak yang menghubungkan strategi dengan realitas operasional.

Konsistensi antara visi yang relevan dan misi yang konkret inilah yang menjadi fondasi keberhasilan. Tanpanya, BUMN berisiko terjebak dalam retorika indah tanpa arah, atau sebaliknya, sibuk dengan rutinitas teknis tanpa gambaran besar yang jelas.

2. Lensa Regulatif & Tata Kelola - Mandat Negara

BUMN lahir dari amanat konstitusi dan regulasi. Karena itu, visi-misi harus dijamin sah secara hukum dan sesuai mandat negara. Ini dasar legitimasi BUMN sebagai entitas publik.

Visi misi juga harus selaras dengan undang-undang, regulasi sektoral, dan prinsip good corporate governance (GCG). Kepatuhan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sumber legitimasi dan akuntabilitas di mata rakyat. Selain juga, sebagai bukti bahwa BUMN memahami dirinya sebagai kepanjangan tangan negara dalam melayani publik.

3. Lensa Ekonomi & Kinerja - Antara Profit, Pelayanan Publik, dan Keberlanjutan

Lensa ini digunakan untuk menguji apakah visi-misi mampu menyeimbangkan logika bisnis dengan mandat sosial.

BUMN dituntut menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi negara melalui dividen, pajak, dan kontribusi (nilai tambah) pada APBN. Juga, sekaligus menjalankan public service obligation (PSO) untuk melayani masyarakat. Visi-misi yang sehat harus menyeimbangkan profitabilitas jangka panjang, daya saing global, dan keberlanjutan layanan publik. Termasuk didalamnya, keberlanjutan finansial agar layanan publik tidak dikorbankan.

Dengan begitu, BUMN benar-benar hadir sebagai penopang ekonomi sekaligus pelayan masyarakat.