Memperbaiki Citra Organisasi Publik, Hindari Mengungkap Kegelisahan di Ruang Publik

Organisasi publik memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Pimpinannya memiliki tanggungjawab untuk menyampaikan visi dan misi, dan mentargetkan program kerjanya. 

Juga memotivasi agar organisasinya dapat terus berbenah. Termasuk didalamnya, memberikan contoh dan keteladanan untuk tetap hidup bersahaja dan tak bermewah-mewah.

Kita menemukan dengan potret yang besar, gaya hidup para pejabat dipertontonkan dengan vulgar. Akibatnya, gaya hidup dan kebiasaan yang dilakukan oleh pejabat publik bisa menimbulkan persepsi negatif masyarakat. 

Baca juga: Mengapa GCG Sulit Diterapkan di Indonesia?

Seperti halnya ketika pejabat memamerkan kendaraan mewah atau memiliki sumber kekayaan yang tidak jelas. Karenanya, jangan memamerkan kekayaan atau gaya hidup mewah yang bisa menimbulkan persepsi negatif masyarakat.

Ada yang berpendapat, apabila kendaraan mahal atau mewah tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, maka mengendarai dan memamerkan kendaraan itu dapat dianggap atau dikategorikan telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik.

Dalam kasus tertentu, pejabat yang hidup mewah dan tidak normal dibandingkan pendapatannya bisa memicu kecurigaan masyarakat. Mereka patut diduga memiliki sumber pendapatan lain yang tidak jelas.

Masalah tersebut semakin diperparah ketika pejabat publik mengungkapkan curhatannya secara terbuka di media sosial atau di ruang publik. 

Baca juga: Membangun Budaya Integritas: Solusi Efektif untuk Meningkatkan Integritas Akademik

Pejabat yang geram, marah, atau kecewa dengan organisasinya via medsos dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat. Bahkan malah bisa membuat publik meragukan integritas organisasi tersebut.

Selesaikan Masalah di Internal Saja, Jangan Giring Opini di Dunia Maya

Baca juga: Memimpin Perubahan: Kepemimpinan Transformasional untuk Perusahaan Transformasional

Bila ada masalah, lebih elok selesaikan secara internal. Sudah selayaknya perbaikan organisasi harus dilakukan secara internal, dan tidak dengan instruksi publik atau curhat di ruang publik. Melalui medsos di dunia maya misalnya. 

Pejabat publik harus menghindari mengurus organisasi dengan memberikan instruksi melalui media sosial. Lebih bijak untuk memberikan arahan secara internal dan meredakan ketidakpuasan atau kegelisahan di dalam organisasi.

Selain itu, ketika pejabat publik memperlihatkan ketidakpuasan atau kegelisahan di media sosial, hal tersebut bisa berdampak jauh kemana-mana.  Hal ini bisa membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan organisasinya. 

Sebaiknya, postingan pejabat di medsos dibatasi hanya untuk yang penting dan strategis saja. Juga bisa untuk meluruskan persepsi, memberikan remindset, melakukan reframing positif, dan memotivasi. 

Termasuk didalamnya membangkitkan roda organisasi lebih kencang dan solid lagi. Tahanlah emosi, hal-hal yang bisa diselesaikan di internal organisasi nanti disampaikan saja di rapat internal organisasi.

Adab, Etika dan Kesantunan Tetap Haruslah Dijaga

Media sosial harus digunakan secara bijak berkait dengan masalah publik | Image: sproutsocial.com

Negeri ini dikenal dengan masyarakatnya yang santun dengan adat ketimuran yang dipegang teguh. Oleh karena itu, pejabat publik harus sadar bahwa mengungkapkan curhat di ruang publik itu tak baik. 

Bisa merusak emosi masyarakat dan tidak sesuai dengan budaya ketimuran. Adab, etika dan kesantunan, apalagi berkait dengan masalah internal organisasi, harus dijaga dengan baik dan apik.

Intinya, organisasi publik harus fokus pada perbaikan internal tanpa mengungkapkan kegelisahan dan curhat di ruang publik. Pejabat publik harus sadar bahwa kekayaan dan gaya hidup mewah bisa menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan memperburuk citra organisasi. 

Pejabat publik harus memiliki tanggung jawab moral dan etika yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, serta harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan organisasi di atas kepentingan pribadi.

Perbaikan organisasi harus dilakukan melalui upaya-upaya yang proaktif dan transparan, seperti meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, pejabat publik juga harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan memperkuat koordinasi antar lembaga dalam menjalankan tugasnya. 

Dengan demikian, organisasi publik dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat, serta dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan lebih efektif dan efisien.

Sadari: Zaman Digital, Jejak Digital Bisa Dieksplorasi Liar

Di era digital seperti saat ini, pejabat publik juga harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan memperhatikan kode etik dan aturan yang berlaku. Mereka harus memahami bahwa setiap tindakan dan pernyataan yang mereka sampaikan di ruang publik dapat memiliki dampak yang luas. 

Tak jarang dampaknya malah signifikan terhadap citra dan reputasi organisasi publik. Celakanya, bila netizen geram dan publik marah, maka jejak digital suka diekplorasi dan diungkap liar.

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat publik harus selalu mengedepankan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat, serta dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan efektif.

Sebagai pejabat publik, seseorang harus selalu mempertahankan citra dan integritas organisasi yang dipimpinnya. 

Salah satu tindakan yang kurang bijak dan tidak profesional adalah memberikan instruksi dan arahan terkait kasus atau skandal integritas melalui media sosial. 

Tindakan ini bisa berdampak buruk pada citra organisasi dan dapat menambah persepsi negatif masyarakat terhadap pejabat publik yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sebaiknya arahan dan instruksi seputar kasus atau skandal integritas disampaikan secara internal di lingkungan organisasi agar dapat dikelola dengan lebih baik dan tidak menimbulkan kontroversi di ruang publik. 

Hal ini merupakan salah satu tindakan profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik. 

Apabila sudah berbagai cara tak bisa mengubah keadaannya, maka lebih baik untuk mundur saja daripada memamerkan kemewahan dan kekayaan yang tidak sesuai dengan integritas dan kejujuran dirinya dan anak buahnya.

Kesimpulannya, pejabat publik harus memahami bahwa tugasnya adalah untuk melayani masyarakat, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi. 

Mereka harus memperkuat integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, serta memperbaiki organisasi publik melalui upaya-upaya yang transparan, efektif, dan efisien.

Dengan demikian, organisasi publik dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat, serta dapat mencapai tujuannya dengan lebih baik. 

Jangan sampai kegelisahan memimpin organisasi tertangkap publik, tertangkap persepsi publik. Hanya gara-gara ingin memperbaiki citra organisasi publik dengan mengumbar curhat atau intruksi di medsos atau ruang publik.