Belum lama terjadi salah satu hacker berhasil membobol data pribadi dan data penting Negara. Kasus ini berhasil mengejutkan berbagai pihak mulai dari elemen masyarakat hingga pejabat Negara. Bjorka, nama yang muncul sebagai hacker handal mampu menerobos data-data penting negara dan menjadi buah bibir atas aksinya. Jika kita telaah lebih lanjut, hacker sendiri merupakan salah satu karakteristik dari Cyber Crime, dimana hacker adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara ilegal dan mampu menimbulkan kerugian material maupun immaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. (M. Asmar Maheri. 2018).
Banyak aksi yang ia lakukan diantaranya membobol data pelanggan Indihome, sebanyak 26 juta riwayat browsing meliputi password, email, nama hingga nomor indentitas layaknya NIK. Namun untuk kasus ini, perwakilan Telkom Group memastikan, bahwa data-data yang terungkap tidak valid dan berasal dari hasil fabrikasi.
Bjorka juga menjadi pelaku dari bocornya 1,3 miliar data regristrasi SIM Card dan dijual dengan harga US$500 ribu atau Rp. 745,6 juta rupiah. Tak hanya data itu saja , data penting para pejabat publik juga disebar melalui grup akun telegram, data tersebut meliputi NIK, nomor KK, alamat, nomor telepon, dan ID vaksin milik Puan Maharani (Ketua DPR RI), Samuel Abrijani (Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo), Luhut Binsar Pandjaitan ( Menteri Koord Kemaritiman dan Investasi Indonesia, serta Erick Thohir (Menteri BUMN), tak sampai disini, Bjorka kembali berulah dengan tingkatan lebih tinggi dengan meretas data KPU, sejumlah 105 juta data masyarakat Indonesia terkait pemilihan umum berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta daftar surat ke Presiden Indonesia dimana, data yang disebarkan kali ini bukanlah data pribadi milik warga Indonesia, melainkan data daftar judul dan nomor surat termasuk dokumen rahasia untuk Presiden Jokowi, “dikutip dari CNBC”, (6/11/2022).
Tujuan Bjorka atas aksi peretasan ini nyatanya ditujukan kepada Indonesian Government. Bjorka berkata hal ini merupakan salah satu cara untuk memperlihatkan lembaga pemerintah Indonesia akan berada di titik terendah jika dikepalai oleh bukan ahli nya. Tak hanya itu, ia juga berucap bahwa era saat ini adalah era yang memiliki cara baru dalam mengungkapkan aspirasi, menurutnya tak akan ada perubahan jika ternyata orang bodoh lah yang selama ini diberikan kekuatan secara penuh, pemimpin tertinggi dalam teknologi bukanlah dari politisi maupun seorang dari angkatan bersenjata, melainkan orang yang paham akan teknologi, "ucap Bjorka”, dikutip dari CNN (6/11/2022).
Dilihat dari tujuan bjorka sendiri adalah sebagai salah satu gertakan bagi pemerintah indonesia untuk bisa memberikan keputusan terbaik bagi masyarakat , tapi di sisi lain hacker sendiri merupakan tindakan yang ilegal dan mampu membangun sebuah pandangan baru masyarakat yang mengarah negatif dari apa yang mereka melalui aksi Bjorka.
Aksi yang sudah dilakukan Bjorka merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran/ rasa nasionalisme masyarakat, dimana banyak kasus lama yang diungkap kembali keberadaannya salah satunya kasus pembunuhan Munir. Munir merupakan kasus pembunuhan aktivis HAM pada tanggal 7 September 2004 yang sampai saat ini masih menjadi perhatian publik di Indonesia ( Mario S. Pattiwael. 2017). Namun seringkali kasus ini ditenggelamkan begitu saja dan tak jua usai, begitu banyak drama yang terjadi dan saling menutupi siapa dalang dari pembunuhan Munir. Bjorka hadir dan kembali menjadi perhatian dari segala mata masyarakat atas aksinya dalam mengungkap aktor utama terbunuhnya Munir.
Dalam lansiran nasional.kompas yang diakses pada 6/11/2022, Bjorka menyebut nama mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN), Muchdi Purwoprandjono atau Muchdi Pr yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya. Walaupun terdapat bantahan oleh Sekjen Partai Bekarya atas aksi Bjorka, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) menyebut ada 5 nama terduga aktor kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir. Muchdi Pr dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono menjadi salah satu rekomendasi TPF (Tim Pencari Fakta) Munir untuk didalami peran masing-masing dalam kasus tersebut.
Niat dari aksi Bjorka ini dapat kita lihat sebagai bentuk pengingat masyarakat bahwa pemerintah masih belum bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi. Bjorka seakan mengomentari bahwa kinerja pemerintah sering menyelesaikan kasus yang sedang naik daun dan melupakan kasus lama. Pemerintah berusaha menutupi dan mencari cara agar kasus Munir bahkan mungkin banyak kasus berat lainnya semakin menghilang dan seakan-akan sudah selesai. Namun, Bjorka mampu membangkitkan kesadaran masyarakat atas kasus-kasus yang pernah terjadi. Walaupun Bjorka sendiri memiliki pelanggaran atas aksi yang ilegal sebagai peretas/hacker yang tak mempunyai izin, namun niat dan tujuan Bjorka layaknya sebuah kejahatan demi kebaikan menyadarkan nasionalisme masyarakat Indonesia.
Konsep nasionalisme sebagai suatu penilaian atau evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Wujud rasa nasionalisme bisa di implementasikan melalui rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, ikut berkontribusi dalam pembangunan, menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial, mampu memanfaatkan sumberdaya sekaligus berorientasi pada masa depan, berprestasi, mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain, serta siap berkompetisi dengan negara internasional. (Anggraeni dan Faturochman. 2004). Hal ini konsep nasionalisme berkaitan dengan pengingatan terhadap pelanggaran HAM kasus Munir yang terungkap kembali oleh hacker bernama Bjorka setelah sekian lama hilang keberadaanya. Ini menjadi sebuah pengingat atas rasa kesadaran serta kepedulian sebagai warga negara dalam menuntut sebuah keadilan dan penegakkan hukum atas pembunuhan kasus HAM berat Munir.
Sumber Referensi:
