Peningkatan Angka Kemiskinan di Kabupaten Jember

Tidak semua masyarakat dapat memiliki perekonomian yang stabil dan cenderung naik. Dikarenakan setiap individu pasti memiliki pekerjaan atau keahliannya di bidang masing-masing yang menyebabkan upah atau penghasilan yang didapat pun juga berbeda-beda tergantung dengan jenis pekerjaannya. 

Hal tersebut, menjadi salah satu yang menyebabkan perekonomian masyarakat cenderung fluktuatif atau tidak stabil yakni dalam kondisi naik dan turun dalam waktu yang cepat. Suatu kota pasti pernah mengalami fase penurunan perekonomian.  Salah satunya Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kota yang berada di penghujung Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Timur yang dimana terdapat banyak keunggulan dan potensi yang dimiliki dan dapat dikembangkan.  Di samping itu, juga pastinya memiliki beberapa masalah kota. Salah satu masalah yang sering muncul dan sampai saat ini dalam proses upaya pemulihan yakni kemiskinan.

Kemiskinan merupakan situasi dimana setiap individu atau suatu keluarga mengalami kesulitan atau ketidakmampuan dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya. Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa kurangnya aset pengetahuan dan keterampilan. 

Sedangkan, aspek sekunder berupa kurangnya hubungan sosial, kekurangan gizi, keterbatasan air, keterbatasan perumahan, kesehatan yang kurang baik, dan pendidikan yang relatif rendah. Suatu penduduk dapat dikatakan miskin apabila ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya produktivitas kerja, minimnya pendapatan, rendahnya kesehatan dan gizi, serta kurangnya kesejahteraan hidupnya.

Kemiskinan juga bisa disebabkan oleh terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahwa untuk menentukan penduduk miskin paling tidak memenuhi 6 (enam) kriteria sebagai berikut:

1. Rumah layak huni, yakni rumah milik sendiri dan bukan milik sendiri.

2. Akses air bersih dan sanitasi.

3. Pendapatan dikonversi dengan pengeluaran.

4. Kepemilikan asset.

5. Frekuensi makan (lebih dari 2 kali sehari) dan kualitas gizi makanan.