Itu seringkali harus melalui pejabat di tingkat desa. Dengan kebijakan baru pemerintah yang menggelontorkan dana desa untuk sekitar 70 ribu lebih desa di Indonesia, maka aparat desa mengemban tanggung jawab yang tidak mudah.
Apabila kita sebagai warga desa tidak bisa memastikan pejabat desanya adalah orang-orang yang amanah, maka bukan tidak mungkin dana desa itu akan diselewengkan seenak jidat.Â
Sama halnya dengan pilpres, pilkades pun memiliki tingkat urgensi yang tinggi meski dalam skala yang lebih kecil yaitu tingkat desa.
Pernah suatu kali saya menyaksikan momen pemilihan kepada desa di tanah kelahiran saya di Jember, Jawa Timur, beberapa tahun lalu.Â
Masyarakat beramai-ramai melakukan arak-arakan dengan membawa serta simbol-simbol dari calon yang mereka usung. Pada saat itu, seorang calon kepala desa memiliki simbol tertentu seperti buah kelapa, tanaman padi, dan sejenisnya.
Arak-arakan dilakukan menggunakan mobil bak terbuka dengan memampangkan simbol tadi diatas kendaraan berikut foto calon yang mereka usung. Meriah. Sesuatu yang pada masa pilpres hampir tidak saya jumpai.
Meskipun begitu, tidak ada aksi saling ejek apalagi anarki antar masing-masing pendukung di desa. Semua berjalan dengan tenang dan damai.Â
Dulu mungkin kampanye yang dilakukan tidak semasif sekarang di mana baliho atau poster bertebaran dimana-mana dan unggahan di media sosial bukan lagi sesuatu yang aneh. Akan tetapi terlihat ada antusiasme yang besar dari masyarakat disana.
Orang-orang di desa pun ternyata juga bisa berdemokrasi. Menggelar pesta demokrasi "kecil-kecilan" untuk menentukan pemimpin desa mereka beberapa tahun mendatang.Â
Biarpun terkesan hangat dan lebih bersahabat, namun nama-nama calon pemimpin yang ikut meramaikan kontestasi pilkades itu biasanya bukanlah nama-nama yang asing.
Yang maju menjadi calon kepala desa umumnya memiliki keterkaitan dengan kepala desa sebelumnya atau putra-putri dari tokoh masyarakat setempat yang cukup disegani.Â
