Mohon tunggu...
Agil S Habib
Agil S Habib Mohon Tunggu... Founder Sang Penggagas; Penulis Buku Powerful Life; Seorang Pecinta Literasi; Bisa dihubungi di agilseptiyanhabib@gmail.com

Berkarya dan hidup bersamanya

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Cerita di Balik Raker Menhan Prabowo dan Komisi I DPR

12 November 2019   07:30 Diperbarui: 13 November 2019   07:28 266 1 1 Mohon Tunggu...
Cerita di Balik Raker Menhan Prabowo dan Komisi I DPR
Menhan Prabowo Subianto dan KEtua Komisi I DPR Meutya Hafid | Sumber gambar: news.detik.com

Raker atau rapat kerja merupakan salah satu agenda rutin yang dilakukan antara tim kabinet pemerintah dengan komisi-komisi di legislatif atau DPR RI. Memasuki era kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tim Kabinet Indonesia Maju (KIM), raker pun juga sudah dilakukan oleh beberapa kementerian.

Dari beberapa kementerian yang sudah melakukan raker dengan komisi di DPR, mungkin terungkap beberapa hal menarik atau kontroversial seperti pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani perihal keberadaan Desa Hantu yang menerima gelontoran dana desa. Atau terlambatnya kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sehingga mendapatkan teguran dari Johan Budi.

Selain itu, raker antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dimana sosok menteri muda Nadiem Makarim yang biasanya melakukan presentasi bisnis kini harus menghadapi "cecaran" dari anggota dewan terkait visi misi dan rencana kerja kementerian yang digawanginya. Akan tetapi, dari sekian raker yang dilakukan antara pemerintah dengan DPR, raker antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan Komisi I DPR RI barangkali adalah yang paling ditunggu-tunggu publik.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa kehadiran sosok Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di KIM cukup menarik perhatian banyak pihak. Bahkan sejak sebelum raker ini pun, ketika beberapa nama dipanggil presiden ke istana negara untuk menduduki kursi kabinet, selentingan terkait Prabowo yang menjadi menteri mengalir dengan liar. Ketika raker yang mempertemukan Kemenhan dengan Komisi I DPR dilakukan, maka sudah barang tentu publik menanti-nantikan akan apa gerangan yang terjadi.

Pertemuan antara Kemenhan dan Komisi I DPR kemarin (11/11) mungkin adalah realisasi dari rencana raker yang pada waktu-waktu sebelumnya yang gagal terlaksana terkait belum adanya sinkronisasi jadwal antara Kemenkumham dan Komisi I DPR. Raker Kemenhan dan Komisi I DPR ini bisa dibilang menyimpan beberapa cerita menarik yang patut untuk disimak. Bukan hanya terkait agenda kemenhan, akan tetapi terkait sosok-sosok yang terlibat dalam pertemuan itu juga menyimpan sisi menarik.

  • Dilakukan pada tanggal cantik

Raker antara Kemenhan dan Komisi I DPR tepat dilakukan pada tanggal 11 November atau 11.11 atau double eleven atau single day. Pada tanggal 11 November 1993 para mahasiswa lajang di Universitas Nanjing, China, mencetuskan tanggal tersebut sebagai hari jomblo. Belakangan tanggal tersebut terkenal dengan Hari Belanja Online Nasional seiring banyaknya promo jualan yang muncul di hari tersebut, khususnya untuk transaksi e-commerce.

  • Debat raker terbuka atau tertutup

Raker antara Kemenhan dan Komisi I DPR ini pada awalnya diminta oleh sebagian anggota komisi untuk dilakukan secara terbuka di hadapan publik. Selain itu ada juga anggota komisi yang meminta agar anggaran Kemenhan disampaikan juga secara terbuka, namun khusus terkait anggaran Prabowo merasa keberatan apabila hal itu dipaparkan secara terbuka.

Beliau berkenan mengutarakan secara detail apabila dalam formum tertutup. Meskipun sempat memancing perdebatan beberapa anggota komisi yang lain seperti Adian Napitupulu, pada akhirnya untuk pemaparan anggaran diputuskan dilakukan secara tertutup.

  • Sapaan dari partai eks partner koalisi

Sudah diketahui semua kalangan bahwa Prabowo Subianto sebelum menduduki kursi menhan adalah pesaing langsung presiden terpilih, Jokowi. Prabowo diusung oleh beberapa partai pendukung seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, Parta Amanat Nasional (PAN), hingga Partai Demokrat. Keputusan Prabowo untuk meninggalkan gerbong oposisi menuju kubu pemerintah memang cukup disesali partai pendukungnya, meskipun mereka juga menghormati keputusan dari mantan Denjen Kopassus ini.

Dalam raker kemarin, eks mitra Praboowo seperti Syarief Hasan selaku perwakilan dari Demokrat mengucapkan selamat atas jabatan yang kini diemban oleh Prabowo. Selain itu ada juga Jazuli Juwaini yang menyebutkan dihadapan Prabowo bahwa dirinya berasal dari fraksi sekutu Prabowo, PKS.

  • Sistem pertahanan defensif dan Perang Rakyat Semesta

Ketika ditanya perihal sistem pertahanan Indonesia, Prabowo menyatakan bahwa pertahanan Indonesia bersifat defensif dan bukan ofensif. Ini berarti bahwa Indonesia tidak akan mengganggu negara lain namun tidak akan membiarkan negara lain mengganggu Indonesia. Beliau menyatakan bahwa kedaulatan bangsa Indonesia tidak bisa diganggu gugat.

Menhan Prabowo juga menyatakan bahwa untuk saat ini secara teknologi pertahanan, Indonesia masih tertinggal dengan beberapa negara lain. Jikalau dihadapkan pada kondisi perang Prabowo menyebutkan konsep Pertahanan Rakyat Semesta. Hal ini menilik sejarah masa lalu bangsa dimana rakyat ikut serta secara langsung melakukan aksi bela negara. Sesuatu yang terlihat di era perjuangan dulu.

Apapun cerita yang tersimpan dibalik pertemuan antara Kemenhan dan Komisi I DPR RI barangkali memang memiliki sisi menarik dari sisi teknis ataupun nonteknis. Akan tetapi dari pertemuan yang dilakukan itu tentu kita berharap bahwa kedaulatan Bangsa Indonesia akan mampu dijaga oleh Menhan Prabowo berikut jajarannya.

Selain itu, juga menjadi tugas Menhan untuk menaikkan kualitas alutsista angkatan bersenjata Indonesia berikut Industri persenjataan yang ada sehingga mampu membawa Indonesia setara dalam hal teknologi senjata dengan negara-negara adidaya di dunia. Jangan sampai di era canggih seperti ini kita malah mengandalkan bambu runcing saja sebagai benteng pertahanan terakhir kedaulatan negara. Sehingga kemajuan industri senjata tanah air mesti diperhatikan lagi.

Apalagi dengan porsi anggaran yang cukup besar, hal itu hendaknya bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menciptakan pertahanan Indonesia yang kokoh. Oleh karena itu pihak Komisi I DPR pun mesti bersikap kritis terhadap Kemenhan agar tugas-tugas utama Kemenhan bisa dijalankan dengan sebagaimana mestinya.

Salam hangat,

Agil S Habib

Refferensi :

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN