Pemerintah dan DPR "Bersekongkol" Melawan Rakyat, Lucu atau Ironis?

RUU KUHP yang tengah hangat diperbincangkan publik ini sepertinya dibuat dengan setengah bercanda. Bagaimana mungkin seorang gelandangan didenda sebesar Rp 1 juta padahal mereka sendiri hidup menggelandang karena tidak memiliki uang untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak? Entah ini lucu atau ironis. 

Selain itu, pejabat negara seperti presiden adalah seorang manusia yang berpotensi berbuat salah sehingga patut diingatkan. Bentuk pengingatan itu bisa beraneka ragam, bisa dengan surat terbuka, aksi demonstrasi, lontaran kritik, dan lain sebagainya. 

Jikalau mengkritik presiden saja diancam pidana 3,5 tahun lantas bagaimana nasib demokrasi bangsa ini? Memang benar bahwa presiden adalah simbol negara, tetapi ia bukan Nabi dan terlebih bukan Tuhan yang mesti dipuja. 

Demokrasi kita berjalan mundur dengan cara yang luar biasa. Ketika dahulu pada masa order baru banyak orang "dilenyapkan" karena anti pemerintah, kini hal itu bisa jadi malah dilegalkan melalui undang-undang. Entah pemikiran apa yang mendasari gagasan ini.

Beruntung sekali para pengkritik presiden yang hidup pada masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat mereka sampai membawa kerbau pun masih tetap aman dari ancaman hukum. 

Bayangkan jika tindakan serupa dilakukan setelah RUU KUHP ini disahkan. Pasti pembawa kerbau itu akan dijebloskan ke penjara karena telah menghina presiden.

Beberapa waktu lalu orang tua saya yang tinggal di kampung sampai mengatakan betapa carut marutnya negeri ini sekarang. Padahal beliau samasekali awam dengan politik, namun bisa berkata demikian. Ini artinya sudah banyak yang melihat situasi bangsa ini begitu tidak kondusif. 

Terlebih melihat kembali aksi para mahasiswa turun ke jalan selepas "vakum" cukup lama. Hal ini menandakan bahwa kerisauan telah menjalar dimana-mana, dan mengindikasikan bahwa ada yang tidak beres dari para pejabat negeri ini.

Bulum lama kontroversi revisi UU KPK merebak, kini RUU KUHP yang menyita perhatian. Poin-poin yang dianggap mengacaukan publik justru ingin diberlakukan. 

Seolah-olah pemerintah dan DPR ini tengah bersekongkol untuk melawan rakyat. Mereka ingin "membuktikan" bahwa merekalah yang paling berkuasa disini. Padahal mereka tidak lain hanyalah wakil yang kita pilih saja. 

Pada saat menjelang periode pemilihan, mereka seperti "mengemis-ngemis" untuk dipilih. Selepas terpilih malah justru berlagak seperti manusia paling berkuasa.