Subsidi 3 Kg Akan Dikurangi dan Tabung LPG Dikonversi ke Jargas, Pemerintah Serius?

Implementasi subsidi tertutup untuk elpiji 3 kg akan mulai diterapkan mulai tahun 2020, demikian yang diutarakan oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto baru-baru ini. Alasannya, pemberian subsidi langsung dianggap lebih tepat sasaran. 

Selain itu, angka kemiskinan juga dianggap mengalami penurunan sehingga subsidi elpiji pun seharusnya juga menurun. Masyarakat juga akan diarahkan untuk menggunakan kompor listrik dan jargas (jaringan gas). 

Pertanyaannya, apakah kita semua sudah siap? Apakah kondisi psikologis masyarakat kita sudah siap menerima hal ini? Apakah infrasruktur pemerintah yang meliputi keamanan dan kenyamanan konsumen juga sudah siap mengakomodasi hal ini? 

Kita semua ingat bahwa pada saat pertama kali dilakukan konversi penggunaan minyak tanah ke gas banyak sekali kasus ledakan tabung gas yang merenggut banyak korban jiwa. Apakah kita akan menjalaninya lagi dengan awalan yang sama dengan waktu itu?

Saat ini kita sudah cukup sering melihat bahwa para pengguna elpiji 3 kg sebenarnya tidak 100% murni orang-orang yang membutuhkan subsidi dari pemerintah. Para pedagang dengan omset jutaan rupiah per bulan pun banyak yang mempergunakan elpiji 3 kg sebagai pendukung bisnis mereka. 

Wajar, karena sebagai pengusaha pasti menginginkan ongkos produksi sekecil mungkin sehingga mampu menggenjot keuntungan yang mereka peroleh. 

Namun jika hal ini yang dijadikan sebagai acuan pemerintah untuk membatasi subsisi elpiji 3 kg, maka pemerintah kita perlu melakukan kajian yang lebih komprehensif dan mendalam apakah nanti tidak menimbulkan terjadinya konflik di masyarakat. 

Petugas penjual tabung elpiji tengah mempersiapkan proses pengiriman ke masyarakat (Sumber gambar : https://fajar.co.id)

Persuasi kepada masyarakat bawah perlu ditingkatkan sehingga alokasi elpiji 3 kg yang memang diperuntukkan kepada penduduk miskin menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, penjualan elpiji non subsidi 3 kg non subsidi hendaknya lebih dimudahkan. 

Karena sejauh ini terasa sulit untuk menemukan penjual elpiji 3 kg non subsidi di tempat-tempat penjualan elpiji terdekat. Mayoritas adalah elpiji 3 kg bersubsidi. 

Kebanyakan orang pasti menginginginkan kemudahan dalam proses, sehingga hampir semua membeli elpiji 3 kg subsidi terlepas mereka berasal dari kalangan miskin ataupun tidak. Edukasi yang masif memang benar-benar harus dilakukan kepada masyarakat. 

Sekadar berharap bahwa masyarakat akan dengan sendirinya berpindah dari elpiji 3 kg subsisi ke non subsidi adalah langkah penuh ketidakpastian. Sangat sukar diharapkan.

Terkait dengan pengarahan kepada masyarakat untuk beralih menggunakan jargas dan kompor listrik pun mesti dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Proyek percontohan hendaknya mulai digaungkan sejak jauh-jauh hari. Jangan sampai ketika momennya tiba justru sebagaian besar warga negara kita "kaget" untuk melakukannya. 

Jangan sampai nanti ada pemberitaan kebocoran gas yang berujung pada korban jiwa. Aspek safety ini mesti diperhatikan secara serius oleh pihak-pihak terkait. Kembali, edukasi merupakan faktor penting disini. 

Sosialisasi dan penyuluhan jangan sekadar melalui posting di media sosial, akan tetapi juga harus terjun langsung ke daerah-daerah. Mengerahkan aparat desa, oraganisasi masyarakat, dan sejenisnya. Pada intinya, kebijakan baru ini harus benar-benar tersampaikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Pengalihan penggunaan dari tabung gas ke jargas harus diperhatikan aspek keamanan penggunaan bagi masyarakat (Sumber gambar : https://finance.detik.com)

Menurut penulis, rencana pemerintah ini mungkin masih akan menemui babak baru. Potensi penolakan dan persetujuan masih sangat mungkin mengemuka dari berbagai kalangan. 

Pada prinsipnya kita semua menginginkan solusi terbaik bagi semua. Kita tentu ingin kondisi keuangan negara kita stabil dan tepat sasaran, namun kita juga ingin memastikan bahwa layanan kepada semua anggota masyarakat harus dipastikan yang terbaik. 

Wajar jika ada beberapa penolakan daalam beberapa hal, namun selama itu tidak menjadi masalah besar maka sah-sah saja. Jangan menjadikan hal ini sebagai drama politik yang pada akhirnya semakin menjadikan publik muak dengan problematika bangsa ini.

Terkait langkah pemerintah yang akan memulai secara bertahap program ini dari kota kemudian baru ke pelosok patut diapresiasi. Bagaimanapun juga persebaran informasi di kota lebih update sehingga memudahkan sosialisasi serta mempercepat proses penyiapan lainnya. 

Hal ini akan menghindari kesan grusah-grusuh dalam menjalankan suatu program kebijakan, sesuatu yang semestinya bisa dihindari di tengah-tengah era digital seperti sekarang ini. 

Penulis yakin pemerintah memiliki hitungannya sendiri sebelum menjalankan suatu kebijakan, akan tetapi kita sebagai warga negara tetap harus bersikap bijak dalam menyikapi hal ini. 

Apabila positif mari kita dukung, apabila ada yang salah maka mari diluruskan. Semua bisa dibicarakan. Asalkan nanti jangan sampai terjadi ketika kontroversi setuju tidaknya masyarakat terhadap hal ini menyeruak, pemerintah malah melakukan aksi "senyap" memulai kebijakannya seperti halnya kebijakan menaikkan tarif listrik beberapa waktu lalu. Ini adalah sikap pengecut pemerintah yang tidak bisa bersikap persuasif kepada warganya. Semoga hal ini tidak berulang kembali.

Salam hangat,
Agil S Habib