Jadi, bisa disimpulkan bahwa literasi media adalah upaya mencegah atau mengurangi dampak buruk dari semakin maraknya informasi yang tersebar di media, baik media mainstream maupun media sosial. Untungnya literasi media masyarakat kita dirasa sudah cukup baik—mengingat banyaknya aduan masyarakat terhadap suatu berita, tayangan sinetron, atau pun konten ‘kurang mendidik’ lainnya. Salah satunya pada tayangan sinetron Suara Hati Istri Zahra, di mana tayangan tersebut, peran seorang istri dimainkan oleh anak berumur 15 tahun. Banyak pihak yang mengecam sinetron tersebut, salah satunya Ernest Prakasa melalui akun Instagramnya, “Wahai @indosiar, ini keterlaluian. Sangat amat keterlaluan. Pemeran Zahra itu usianya masih 15 tahun. Okelah tolak ukur TV adalah rating, tapi tolak ukur manusia adalah Nurani dan akal sehat. Menurut kalian ini wajar?”
Padahal Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah menetapkan aturan dalam standar program siaran (SPS) pada BAB X tentang Perlindungan Kepada Anak pada pasal 15 ayat 1 dan 2 yang berbunyi; pasal 1: Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja; pasal 2: Program siaran yang berisi muatan asusila dan/atau informasi dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja. Tayangan sinetron tersebut mempertontonkan pernikahan anak, kawin paksa, poligami, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Skenario seperti sebenarnya sudah banyak ditayangkan dan tetap eksis meski sudah banyak mendapat sindiran dan kritikan. Di satu sisi masyarakat kita sudah bertindak sebagai penonton aktif, tidak hanya dihujami dengan tayangan tetapi juga kritis dan melaporkan tayangan yang dianggap menyimpang. Namun, di sisi lainnya Sebagian masyarakat masih saja rela dijadikan ‘sasaran empuk’ bagi para pelaku sinetron demi rating. Untungnya KPI cukup gercep dalam menindak kasus tersebut dengan memberikan peringatan dan perintah untuk mengganti aktrisnya.
Bagaiamana Seharusnya Pemerintah Mengambil Perannya
Bila kita menilik pada lembaga-lembaga pemerintah yang saat ini mengatur tentang media massa, rasanya sudah sangat cukup bila melihat dari kuantitasnya. Mulai dari Lembaga Sensor Film dan Komisi Penyiaran Indonesia atau pun lembaga pengawas independen seperti Dewan Pers. Meski demikian, regulasi yang ditetapkan seringkali tidak diindahkan—mungkin saja bukan karena para pelaku media tidak ingin mematuhi aturan, tetapi lebih karena ketidak tahuan pelaku media pada aturan atau kode etik yang telah ditetapkan.
Melihat hal ini tentu perlu perhatian bagi lembaga-lembaga tersebut untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana ‘berliterasi media’, khususnya pada para pelaku media, baik redaksi, jurnalis, produser, dan pihak yang terkait lainnya. Selain itu, sosialisasi juga perlu diberikan pada masyarakat yang menjadi konsumen terhadap suatu tayangan atau berita tertentu. Pada akhirnya, pemerintah sudah seharusnya menjamin ‘literasi bermedia’ bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Pemerintah melalui lembaga-lembaganya bisa memulai dengan sosialisasi secara masif bahkan mewajibkan pelajaran berliterasi media sejak dini. Dengan demikian media sebagai ‘pilar keempat’ bisa menjadi penyeimbang kehidupan berdemokrasi di negeri ini.
Penulis: Agam Ray Waladi (arw) Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM
