Pariwisata identik dengan keindahan, namun siapa sangka ketika berwisata malah mengalami gangguan keselamatan. Salah satu yang terjadi yaitu pelecehan wisatawan mancanegara yang terjadi di Bandung dan Pemerkosaan di Bali belakangan ini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak masa kepemimpinan Sandiaga Salahuddin Uno hingga kini Widiyanti Putri Wardhana terus berupaya untuk mewujudkan pariwisata yang memerhatikan kebersihan, kesehatan, dan keselamatan wisatawan.
Dalam mendukung peningkatan jumlah wisatawan di Indonesia, tentu saja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya mengatur strategi agar bisa menjadikan destinasi wisata di dalam negeri ramai dikunjungi. Namun tidak hanya peningkatan jumlah wisatawan saja yang menjadi fokus utama, ada faktor keselamatan yang harus menjadi prioritas utama.
Beberapa cara yang diupayakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diantaranya adalah sebagai berikut.
1. Penguatan Sistem Manajemen Krisis
Salah satu caranya ialah dengan adanya panduan Komunikasi Krisis. Kemenparekraf telah menyusun dan mendistribusikan buku panduan komunikasi krisis untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (PAREKRAF), yang bertujuan untuk mencegah, merespons, dan memulihkan kondisi krisis melalui strategi komunikasi yang efektif. Panduan ini telah didiseminasikan ke berbagai daerah, termasuk Jawa Barat dan Bali, dan dapat diakses melalui situs resmi Kemenparekraf .
Selain dengan panduan Komunikasi Krisis dilaksanakan juga Forum Komunikasi Daerah (Forkomda). Kemenparekraf menyelenggarakan Forkomda di berbagai wilayah seperti Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Labuan Bajo untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan daerah mengenai manajemen krisis pariwisata. Kegiatan ini mencakup pelatihan, simulasi, dan koordinasi lintas sektor untuk bisa menangani situasi krisis di kemudian hari.
2. Mitigasi Krisis di Destinasi Wisata
Kesiapsiagaan bencana merupakan hal yang selalu dilakukan menjelang musim liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kemenparekraf mengimbau pemerintah daerah dan pengelola destinasi wisata untuk memastikan fasilitas dan akomodasi aman dari ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, ombak tinggi, dan tanah longsor. Sosialisasi dan koordinasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan dan keselamatan di destinasi wisata
Kemenparekraf bekerja sama dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk menyusun protokol keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata super prioritas. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan respons terhadap insiden dan memastikan keselamatan wisatawan .
3. Penguatan Kolaborasi dan Tata Kelola
Kemenparekraf mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Tata Kelola Pariwisata Nasional di berbagai daerah, seperti Bali, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pelaku pariwisata. Satgas ini bertugas dalam pembinaan, pengawasan, serta penertiban dan penegakan hukum di sektor pariwisata .
