Terenggutnya Hak Pejalan Kaki di Bintaro

Bintaro adalah sebuah daerah di Kota Tangerang Selatan, Banten. Meski Bintaro tidak sepadat daerah lain di Jabodetabek, tetapi populasi penduduk Bintaro terbilang cukup banyak dengan pertumbuhan yang cukup pesat. Populasi penduduk yang banyak ini, menyebabkan terjadinya aktivitas yang beragam pula. 

Aktivitas yang beragam ini tidak jarang memicu timbulnya beberapa permasalahan. Bentuk permasalahan ini salah satunya adalah terganggunya aktivitas pejalan kaki. Hal ini dikarenakan trotoar yang seharusnya dapat digunakan untuk umum, tetapi disalahgunakan untuk berbagai aktivitas yang menunjang perekonomian beberapa oknum. 

Aktivitas perekonomian yang cukup pesat di Bintaro membuat beberapa para pemilik bisnis yang kekurangan lahan menyerobot trotoar, baik untuk dijadikan lahan parkir, maupun lapak bagi pedagang kaki lima. Padahal, seperti yang kita tahu bahwa trotoar adalah sarana publik yang berfungsi sebagai tempat pejalan kaki. Siapapun berhak menggunakannya tanpa terkecuali, sebagai sarana umum untuk lajur berjalan kaki.

Pertumbuhan populasi penduduk yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Begitupun yang terjadi di Bintaro. 

Permasalahan khusus yang perlu mendapat perhatian lebih adalah terenggutnya trotoar sebagai sarana bagi pejalan kaki. Hal tersebut merupakan permasalahan yang sederhana, namun menimbulkan efek yang cukup krusial karena hanya ada dua cara mobilisasi penduduk, yaitu dengan berkendara atau berjalan kaki. Meski sebagian orang lebih memilih untuk berkendara, tetapi masih banyak juga orang yang memilih untuk berjalan kaki, terutama mahasiswa di daerah Bintaro. 

Trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Dilihat dari definisi tersebut, jelas bahwa trotoar diperuntukkan hanya bagi pejalan kaki. Namun faktanya, di daerah Bintaro ditemukan alih fungsi dari trotoar di beberapa tempat. Salah satunya yaitu trotoar digunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai lahan parkir. 

Kurangnya lahan yang dimiliki membuat mereka tidak segan mengambil alih lahan trotoar untuk kepentingan pribadi mereka. Hal tersebut pun dimanfaatkan oleh juru parkir untuk meraup keuntungan yang lebih besar dari hasil jasa parkir. 

Semakin besar lahan parkir, semakin besar pula peluang mereka mendapat pundi-pundi rupiah dari deretan mobil yang terparkir. Pemilik bisnis pun mendapat keuntungan dengan dimudahkannya para pelanggan mereka untuk memarkirkan kendaraan. Namun, tanpa disadari bahwa ada hak pejalan kaki yang mereka renggut.

Selain itu, tidak jarang pula alih fungsi trotoar dilakukan oleh para pedagang kaki lima yang tidak memiliki lahan untuk menjajakan dagangannya. Melihat lokasi yang dinilai strategis, mereka memanfaatkannya dengan menjadikan free rider. 

Mereka ingin mendapat keuntungan dari berjualan, tetapi mereka tidak ingin bersusah payah untuk membayar biaya sewa tempat berjualan (toko, stand mall, bazar, dan lainnya). Sebagai dampaknya, pejalan kaki merasa terganggu aktivitasnya karena fungsi utama dari trotoar sebenarnya adalah sebagai sarana pejalan kaki, bukan untuk berdagang.

Trotoar seharusnya merupakan sarana publik bagi pejalan kaki, yaitu merupakan barang yang tidak bersifat ekskludabel dan tidak pula bersifat rival. Artinya, penggunaan trotoar tidak dapat dicegah dan penggunaan atas trotoar tidak mengurangi penggunaan orang lain untuk memakainya.