Raja, Presiden, dan Pemimpin Lainnya Membentuk Ombudsman Ketika Sedang Rendah Hati : Sejarah Ombudsman RI

Akhir-akhir ini jika melihat berita nasional kalian akan menemukan beberapa permasalahan seperti Penunjukan Perwira TNI-Polri jadi Pj Kepala Daerah, Langkanya ketersediaan minyak goreng, dan bahkan yang paling dikenal masyarakat selain kasus minyak goreng adalah Proses Peralihan Status Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjadi pada Tahun 2021 yang lalu. Jika melihat keseluruhan dari berita diatas maka akan ditemukan suatu Lembaga negara yang selalu hadir dalam permasalahan tersebut yaitu OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

Memangnya siapa sih Ombudsman itu? Mengapa di setiap permasalahan negara selalu ada Ombudsman? Nama Ombudsman sepertinya bukan dari Bahasa Indonesia? Untuk itu dalam tulisan ini penulis akan membahas mengenai sejarah berdirinya Ombudsman baik di Dunia dan juga di Indonesia sendiri.

Kata ombudsman sendiri berasal dari Bahasa Swedia kuno yaitu umbusmann yang memiliki cukup banyak definisi seperti pengacara, agen, perwakilan, pelindung, atau delegasi yang diminta orang lain untuk mewakili kepentingannya.

Sejarah pertama kali bedirinya institusi Ombudsman adalah berasal dari Raja Charles XII di Swedia, dimana pada waktu itu Raja Charles XII melarikan diri ke Turki karena sudah kalah perang dengan negara Rusia dalam The Great Northern War setelah tahun 1709. Kemudian, selama melarikan diri Raja Charles XII melihat konsep pengawasan dalam sistem Turkish Office of Chief Justice. 

Dan sepertinya konsep pengawasan tersebut berasal dari Khalifah Umar bin Khatab pada tahun 634-644 Masehi yang membuat Qodhi al Quadhaat dengan tugas untuk melindungi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah pada saat itu. 

Sehingga pada tahun 1718 Raja Charles XII memutuskan untuk membentuk Office of The King's Highest Ombudsman. Selanjutnya, pengawasan Ombudsman di negara Swedia terus mengalami perkembangan hingga institusi Ombudsman yang pada awalnya hanya dikenal di Swedia sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia.

Untuk di Indonesia sendiri, berawal pada Bulan November Tahun 1999, Presiden Republik Indonesia saat itu K.H. Abudurrahman Wahid memiliki inisiatif untuk membuat suatu konsep pengawasan negara yang baru, dengan mengundang Jaksa Agung Marzuki Darusman dan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Antonius Sujata. 

Hasil pertemuan tersebut menghasilkan sebuah konsep pengawasan untuk mendukung proses pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yaitu dengan Ombudsman. selanjutnya pada tanggal 08 Desember 1999, K.H. Abudurrahman Wahid menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999, tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman. 

Keppres tersebut membentuk Tim Pengkajian Ombudsman. Pada tanggal 18 Desember 1999, Jaksa Agung Marzuki Darusman dan Antonius Sujata bertemu kembali K.H. Abudurrahman Wahid untuk meminta penjelasan mengenai Keppres Nomor 155 tahun 1999, karena Keppres tersebut hanya membentuk tim pengkajian dan bukan membentuk lembaganya. 

Sehingga pada akhirnya tanggal 10 Maret 2000, K.H. Abudurrahman Wahid kembali mengeluarkan Keppres nomor 44 tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional yang dalam Keppres tersebut sudah menetapkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman.

Dari awal, Komisi Ombudsman Nasional lebih memilih bersikap low profile karena pada saat itu Komisi Ombudsman Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden yang mana Keputusan Presiden itu lebih lemah kedudukannya dibandingkan dengan Undang-Undang.