Pola Pemberdayaan di Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup secara produktif baik dari segi sosial maupun ekonomi. Pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan sebagai upaya pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat agar lebih berkemampuan menangani persolan kesehatan yang dihadapi. 

Pemberdayaan masyarakat telah diketahui oleh seluruh puskesmas di Indonesia, namun berdasarkan kenyataan bahwa pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu fungsi puskesmas dan telah cukup lama diperkenalkan tetapi keadaan sebenarnya ditingkat pembuat kebijakan didaerah dan masyarakat masih belum banyak diketahui. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat (Kemenkes RI, 2019). 

Masyarakat yang berdaya dalam bidang kesehatan dapat mengendalikan diri terkait keputusan dan tindakan yang dapat berpengaruh pada kesehatannya. Pemberdayaan dalam bidang kesehatan menekankan pada pemanfaatan potensi yang ada dilingkungan sekitar untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Pemberdayaan kesehatan di masyarakat merupakan segala upaya mandiri dalam mengingkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengindentifikasi masalah, merencana, dan mencari pemecahannya dengan memanfaatkan potensi dan fasilitas disekitarmya baik dari bidang yang berbeda maupun LSM dan tokoh masyarakat (Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, 2015).

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang ada di Kabupaten/Kota, mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu wilayah kecamatan melalui pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Kepmenkes No 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Puskesmas dan salah satu fungsi peran puskesmas merupakan pusat pemberdayaan masyarakat dengan strategi kemitraan dengan kelompok masyarakat. 

Dalam melakukan pelayanan kesehatan diperlukan upaya promosi kesehatan. Promosi kesehatan menjadi hal yang penting dalam membangun paradigma sehat. Dengan adanya promosi kesehatan, upaya terkait memampukan, memberdayakan dan memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf kesehatannya baik kesehatan diri sendiri maupun kesehatan lingkungan sekitar mampu menyeimbangkan seluruh faktor yang berpengaruh pada kesehatannya sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan dirinya (WHO, 2007). 

Perhatian terhadap permasalahan kesehatan terus dilakukan, terutama dalam perubahan paradigma sakit yang dianut oleh masyarakat ke paradigma sehat guna meningkatkan derajat kesehatan. Paradigma sakit yang dimaksud adalah upaya untuk membuat orang sakit menjadi sehat, sedangkan paradigma sehat adalah upaya membuat orang sehat tetap sehat. 

Dengan kata lain, paradigma sakit menekankan pada pelayanan kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan), sedangkan paradigma sehat menekankan pada pelayanan promotif dan preventif (pencegahan), dengan tidak mengesampingkan pelayanan kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan). Dalam rangka pencapaian kemandirian kesehatan, salah satu unsur pentingnya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan menjadi sasaran utama dari promosi kesehatan.

 Masyarakat atau komunitas merupakan salah satu dari strategi global promosi kesehatan pemberdayaan (empowerment) sehingga pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat sebagai primary targetmemiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. 

Suatu masyarakat dikatakan mandiri dalam bidang kesehatan apabila mereka mampu mengenali masalah kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan terutama di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. 

Pengetahuan tersebut meliputi pengetahuan tentang penyakit, gizi dan makanan, perumahan dan sanitasi, serta bahaya merokok dan zat-zat yang menimbulkan gangguan kesehatan, mereka mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri dengan menggali potensi-potensi masyarakat setempat, mampu memelihara dan melindungi diri mereka dari berbagai ancaman kesehatan dengan melakukan tindakan pencegahan, dan mampu meningkatkan kesehatan secara dinamis dan terus-menerus melalui berbagai macam kegiatan seperti kelompok kebugaran, olahraga, konsultasi dan sebagainya. 

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat masih merupakan permasalahan yang rumit dan kompleks, karena berhubungan dengan perubahan perilaku masyarakat, di mana dalam perubahan perilaku tersebut berhubungan dengan adat istiadat, sosial, ekonomi, dan faktor lainnya yang ada di masyarakat. Faktor adat istiadat merupakan tantangan terberat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, karena mempengarungi kepercayaan dan kebiasaan sehari-hari masyarakat. 

Peningkatan kesadaran merupakan salah satu prinsip dalam pemberdayaan masyarakat. Kepemimpinan lokal efektif mengembangkan kelompok masyarakat setidaknya apabila memiliki empat prasyarat yaitu terpercaya, kompeten, komunikatif, dan memiliki komitmen kerjasama yang tinggi. 

Peningkatkan kompetensi kepemimpinan komunitas harus difokuskan pada pengambilan keputusan secara partisipatif, melakukan perencanaan perubahan sosial, proses perubahan yang direncanakan harus dimengerti dan bisa dilaksanakan secara luas oleh masyarakat, serta potensi kemampuan kepemimpinan diperluas pada populasi. 

Upaya peningkatan kesehatan melalui perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan tujuan kegiatan promosi kesehatan. PHBS juga bermanfaat untuk meningkatkan citra pemerintah daerah, sehingga menjadi contoh rumah tangga sehat bagi daerah lain. Masyarakat sebagai sasaran primer (primary target) promosi kesehatan diberdayakan agar mereka mau dan mampu memelihara kesehatannya. 

Pemberdayaan individu umumnya dilakukan oleh petugas kesehatan puskesmas terhadap individu-individu yang datang memanfaatkan pelayanan puskesmas. Dapat juga individu-individu yang menjadi sasaran kunjungan, misalnya upaya keperawatan kesehatan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat perlu didampingi oleh fasilitator yang berperan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengadopsi inovasi. 

Pendidikan memberikan keterampilan hidup dan membuka peluang untuk pemecahan masalah kesehatan. Perempuan yang menyelesaikan pendidikan dasar hampir lima kali lebih mungkin untuk memilih bidan terampil pada saat persalinannya dibandingkan perempuan kurang berpendidikan. 

Ketersediaan petugas kesehatan merupakan kebutuhan yang di inginkan oleh pihak pemerintah dalam menangani dan merubah perilaku masyarakat. Perubahan perilaku yang dilakukan secara terus menerus banyak memberikan hambatan yang sangat sulit, oleh karena tidak adanya pengetahuan mereka tentang kesehatan. 

Kepemimpinan juga merupakan salah satu kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Bila kepemimpinan desa itu peduli, jujur dan tulus hati, bertanggung jawab, amanah, dan tanggap, maka program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan berhasil. Dimana kepemimpinan lokal efektif mampu mengembangkan kelompok masyarakat setidaknya apabila memiliki empat prasyarat yaitu terpercaya, kompeten, komunikatif, dan memiliki komitmen kerjasama yang tinggi. 

Peningkatkan kompetensi kepemimpinan komunitas harus difokuskan pada pengambilan keputusan secara partisipatif, melakukan perencanaan perubahan sosial, proses perubahan yang direncanakan harus dimengerti dan bisa dilaksanakan secara luas oleh masyarakat, serta potensi kemampuan kepemimpinan diperluas pada populasi. 

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan sangat penting. Hal ini dapat dijelaskan bahwa disamping ketentuan ini tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga sebagai berikut

 1) Dari hasil kajian ternyata 70% sumber daya pembangunan nasional berasal kontribusi/partisipasi masyarakat; 

2) Pemberdayaan masyarakat/partisipasi masyarakat berazaskan gotong royong, merupakan budaya masyarakat Indonesia yang perlu dilestarikan;

3) Perilaku masyarakat merupakan faktor penyebab utama, terjadinya permasalahan kesehatan, oleh sebab itu masyarakat sendirilah yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan pendampingan/bimbingan pemerintah; 

4) Pemerintah mempunyai keterbatasan sumber daya dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang semakin kompleks di masyarakat, sedangkan masyarakat mempunyai potensi yang cukup besar untuk dapat dimobilisasi dalam upaya pencegahan di wilayahnya; 

5) Potensi yang dimiliki masyarakat diantaranya meliputi community leadership, community organization, community financing, community material, community knowledge, community technology, community decision making process, dalam upaya peningkatan kesehatan, potensi tersebut perlu dioptimalkan; 

6) Upaya pencegahan lebih efektif dan efisien dibanding upaya pengobatan, dan masyarakat juga mempunyai kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan apabila dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat terutama untuk ber-perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 

Ada sepuluh model pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan diformulasikan sebagai berikut. Pertama, model pengembangan lokal yaitu pemberdayaan masyarakat sejalan dengan model pengembangan lokal sebagai upaya pemecahan masalah masyarakat melalui partisipasi masyarakat dengan pengembangan potensi dan sumber daya lokal. 

Kedua, model promosi kesehatan dilakukan melalui empat pendekatan, yaitu persuasi (bujukan/kepercayaan) kesehatan, konseling personal dalam kesehatan, aksi legislatif, dan pemberdayaan masyarakat. 

Ketiga, model promosi kesehatan perspektif multidisiplin mempertimbangkan lima pendekatan meliputi medis, perilaku, pendidikan, pemberdayaan, dan perubahan sosial. 

Keempat, model pelayanan kesehatan primer berbasis layanan masyarakat menurut Ife, masyarakat harus bertanggung jawab dalam mengidentifikasi kebutuhan dan menetapkan prioritas, merencanakan dan memberikan layanan kesehatan, serta memantau dan mengevaluasi layanan kesehatan. 

Kelima, model pemberdayaan masyarakat meliputi partisipasi, kepemimpinan, keterampilan, sumber daya, nilai-nilai, sejarah, jaringan, dan pengetahuan masyarakat. 

Keenam, model pengorganisasian masyarakat yaitu hubungan antara pemberdayaan, kemitraan, partisipasi, responsitas budaya, dan kompetensi komunitas. 

Ketujuh, model determinan sosial ekonomi terhadap kesehatan meliputi pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan modal atau kekayaan yang berhubungan satu sama lain dengan kesehatan. 

Kedelapan, model kesehatan dan ekosistem masyarakat interaksi antara masyarakat, lingkungan, dan ekonomi dengan kesehatan. 

Kesembilan, model determinan lingkungan kesehatan individual dan masyarakat determinan lingkungan kesehatan individual meliputi lingkungan psikososial, lingkungan mikrofisik, lingkungan ras/kelas/gender, lingkungan perilaku, dan lingkungan kerj

a. Kesepuluh, model penanggulangan penyakit berbasis keluarga yaitu pemeliharaan kesehatan dilakukan secara swadaya dan mandiri oleh keluarga melalui penumbuhan kesadaran, peningkatan pengetahuan, dan keterampilan memelihara kesehatan. 

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan hendaknya masyarakat mampu membangkitkan semangat atas kesadaran potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya dan juga memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat Menurunnya angka kesakitan merupakan contoh kasus pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang semakin membaik. 

Saat ini, informasi kesehatan tersedia dalam beragam sumber, yaitu majalah, radio, koran, televisi, perpustakaan, Internet, dan lain sebagainya. Informasi tersebut mempunyai peran yang penting bagi masyarakat untuk memperoleh pencapaian yang lebih baik di berbagai bidang kehidupan, seperti pekerjaan, pendidikan dan kesehatan. 

Untuk itu upaya menjadi anggota masyarakat yang melek (literat) informasi kesehatan menjadi hak setiap warga negara. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 7 bahwa: Setiap orang berhak untuk mendapat informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. 

Dikuatkan pula dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan yang menyebutkan bahwa Informasi Kesehatan adalah Data Kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan. 

Referensi : 

Vera, A., dkk. 2019."Upaya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Menuju Desa Siaga". Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 1, April 2019.

Maulana, H., dkk. 2009. "Promosi Kesehatan" Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 

Menteri Kesehatan RI. 2019. "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan"

Patilaya, H., dkk. 2018. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat". Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 2, No. 2. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2013. " Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan". No. 65. 

Restuastuti, T., dkk. 2017. "Analisis Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan". Fakultas Kedokteran Universitas Riau. 

Rodiah, S,. dkk,. 2018. "Model Diseminasi Informasi Komunikasi Kesehatan Masyarakat". Universtas Padjajaran. Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 6, No. 2 .

Rodiah, S., dkk. 2016. "Strategi Promosi Kesehatan Puskesmas Dtp Tarogong Kabupaten Garut". Universitas Padjajaran. Sosiohumaniora, Volume 18 No. 1. 

Sutrisna, E., dkk., 2015. "Model Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Studi Program Desa Siaga". Artikel Penelitian.

Yusuf, Y., dkk. 2010. "Analisis Strategi Promosi Kesehatan Di Puskesmas Bambalamotu Dalam Pembinaan Masyarakat Suku Da'a Di Desa Kasoloang Kab. Mamuju Utara". Jurnal MKMI, Vol 6 No.3. 

Profil penulis : 

Penulis adalah Wita Afnella berserta rekan-rekan Devisi Artikel KKN-DR 28 UINSU