Dia yang merupakan seorang hakim sekaligus ketua MK dengan semena-mena menggadaikan tanggungjawab, integritas dan kesetiaannya pada negara.
Dari kepolisian, kejaksaan, dan bahkan lembaga peradilan sekarang sudah banyak digrogoti para mafia kasus. Dengan kekuasaan dan akses yang mereka miliki mereka memutarbalikkan fakta, menutupi informasi bahkan melindungi para tersangka, ini adalah bukti kuat bobroknya aparatur penegakan hukum di Indonesia.
Selain itu juga "hukum yang pilih kasih" masih sering merajalela di negeri ini. Kita sering dipertontonkan bagaimana para tersangka kasus korupsi hanya dihukum beberapa tahun dengan ganti rugi yang tidak sepadan bagi negara, sedangkan nenek-nenek yang mencuri kayu ataupun kakao yang nilainya tidak seberapa harus dijebloskan ke penjara. Hukum layaknya tajam ke atas dan tumpul ke bawah.
Namun untuk skor keadilan di bidang kriminal hanya mendapatkan skor 0,39 peringkat 92 dari 128, keadilan di bidang sipil 0,46 peringkat 95 dari 128 bahkan yang paling mengkhawatirkan adalah ketiadaan korupsi yang mendapatkan skor hanya 0,39 yang berarti masih banyak sekali terjadi kasus korupsi di Indonesia  dan skor itu berhasil menempatkan Indonesia pada peringkat 92 dari 128 negara.
Penangkapan Djoko Tjandra dan pengungkapan keterlibatan aparat penegak hukum Indonesia ini harusnya menjadi momentum kita untuk membenahi bobroknya penegakan hukum di Indonesia secara umum.
Kita perlu mencari akar permasalahannya dan solusinya.
Apakah karena kurangnya tunjangan dan pendapatan untuk para aparat penegak hukum? Solusinya apakah dimungkinkan mekanisme reward and punishment yang lebih ketat untuk mengatasinya sehingga mereka terpacu untuk lebih berintegritas dan jika melanggar akan dihukum seberat-beratnya tanpa pilih kasih?
Apakah juga mungkin karena memang adanya corruption by greed karena gaya hidup dan lingkungan yang memaksanya berbuat demikian? Solusinya apakah dimungkinkan pembekalan hidup sederhana serta pengkondisian hidup sederhana di dalma institusi penegakan hukum?
Apakah karena kurangnya pengawasan? Solusinya apakah dimungkinkan untuk membuat system whistleblower yang lebih terbuka dan mudah diakses serta adanya jaminan perlindungan terhadap whistleblower? Pemanfaatan media sosial juga bisa jadi solusi lainnya.
